PKS Serang Dasco soal Ribut di Rapat Paripurna: Tidak Demokratis

Rabu, 7 Desember 2022 14:47 Reporter : Ahda Bayhaqi
PKS Serang Dasco soal Ribut di Rapat Paripurna: Tidak Demokratis Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memotong anggotanya berbicara terkait RKUHP saat rapat paripurna.

Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal menilai, Dasco memperlihatkan sikap yang tidak demokratis sebagai pimpinan. Karena tidak memberikan kesempatan penuh anggota dewan untuk berbicara.

"Memotong pembicaraan dan tidak memberi waktu sesuai aturan adalah tindak yang tidak etis, tidak demokratis dan melanggar peraturan tata tertib DPR. Kalau Anggota DPR saja dalam rapat sudah dibatasi berbicara, bagaimana dengan rakyat," katanya dalam keterangannya, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan, dalam Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pasal 257 menyebutkan bahwa setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit dan 5 menit bagi juru bicara.

Iqbal mengharapkan kejadian kemarin tidak terulang. Dasco diminta memberikan kesempatan anggota dewan berbicara. Tindakan memotong omongan apalagi soal sikap Fraksi PKS tentang pasal penghinaan presiden tidak demokratis.

"Itu mengancam demokrasi kita. Harus dikoreksi bersama,” tutupnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis cekcok dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menyampaikan catatannya terhadap RUU KUHP yang disahkan pada rapat paripurna hari ini, Selasa (6/11). Iskan mengkritik pasal di RUU KUHP terkait menghina lembaga negara dan presiden.

Awalnya, Dasco mempersilakan fraksi PKS memberikan catatan dalam rapat paripurna. Iskan lalu membeberkan kritikannya terhadap pasal 240 dan 218 di RUU KUHP.

"Fraksi PKS masih punya dua catatan terhadap rancangan undang undang ini pertama adalah Pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum 3 tahun, Ini pasal karet yang akan menjadikan negara demokrasi menjadi negara monarki," kata Iskan diruang paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Iskan meminta pasal 240 dan 218 tersebut dicabut. Menurutnya, pasal itu kemunduran bagi demokrasi lantaran mengambil hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.

"Saya meminta pasal ini dicabut, dan kemarin mahasiswa sudah demo di depan ini ,dan ini jiga kemunduran dari cita cita reformasi waktu reformasi saya ikut demo di DPR ini tiba tiba pasal ini akan mengambil hak hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya," ucapnya.

"Pasal ini akan dipakai pemimpin pemimpin yang akan datang, apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden, kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya, diseluruh dunia rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya, tidak ada yang punya dosa hanya para nabi, presiden pun harus dikritik," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini bakal menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dia tak peduli meski RUU KUHP disahkan oleh DPR.

"Saya nanti akan mengajukan ke MK pasal ini saya sebagai wakil rakyat, saya sudah diputuskan di sana enggak penting," tegasnya.

Dasco sebagai pimpinan sidang lalu menerima catatan Iskan. Namun, Iskan masih meminta waktu untuk berbicara. Dari sini cekcok keduanya dimulai.

"Baik kalau begitu catatan sudah kita terima," kata Dasco.

"Sebentar kasih saya waktu dulu," jawab Iskan.

"Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan, catatannya sudah kita terima tapi disepakati," terang Dasco.

"Saya kasih waktu ngomong, saya minta 3 menit saja, jangan Pak Sufmi jadi ditaktor di sini, saya hanya 3 menit," ucap Iskan.

Iskan pun mengancam walk out jika pendapatnya tidak digubris. "Saya kasih waktu, kalau saya hari ini saya tidak dikasih waktu saya keluar dari sini, saya wakil rakyat," tegasnya.

Dasco tetap melanjutkan sidang dan menanyakan ke setiap fraksi apakah menyetujui RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang.

"Silakan, selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

"Dengar dulu Pak Sufmi kamu jangan jadi diktator," timpal Iskan lagi.

Dasco lalu mengetuk palu yang menandakan semua fraksi setuju, dan RUU KUHP akan disahkan. Iskan pun kembali menyeletuk.

"Ya lihat itu wartawan begitu lah DPR sekarang," ucap Iskan.

Dasco menegaskan, bahwa semua fraksi sudah sepakat RUU KUHP disahkan. Termasuk PKS menyepakati itu dengan catatan.

"Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari ini, tetapi fraksi PKS malah ingin mencabut dan bapak namanya mengingkari apa yang sudah disampaikan," ucap Dasco.

"Saya ngomong saja 3 menit bapak 3 kasih, mentang mentang jadi bapak ketua di situ hak rakyat kau ambil, itu enggak demokrasi namanya pak, 3 menit saja kau enggak kasih, semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan," balas Iskan.

Tak lama Iskan meninggalkan ruang sidang. Paripurna DPR pun masih terus berlanjut.

[fik]

Baca juga:
Aksi Kemah Depan DPR Bertahan Hingga Malam, Berulang Kali Disuruh Polisi Bubar
Sebut UU KUHP Jajah Masyarakat, Jurnalis hingga Mahasiswa Sampaikan Dukacita
Kemenkumham Pastikan UU KUHP Bukan Ancaman Bagi Investor dan Wisatawan Asing
KUHP Disahkan, Ini Pasal-Pasal Krusial yang Masih Jadi Sorotan dan Perdebatan
Pemerintah Punya Waktu 3 Tahun Sosialisasikan KUHP ke Polisi, Jaksa hingga Kampus
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Transparansi Draf RKUHP yang Tidak Merata
Menkum HAM Minta Masyarakat Tak Ragu Kredibilitas Hakim MK Adili Gugatan RUU KUHP

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini