PKS dan Demokrat Belum Tentukan Sikap Soal Omnibus Law

Merdeka.com - Presiden PKS, Sohibul Iman menegaskan, pihaknya belum menentukan sikap soal posisinya dalam RUU Omnibus Law. Dia mengungkapkan, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan jika Demokrat pun memiliki sikap.

"Terkait dengan Omnibus Law ya. Pak SBY maupun kami di PKS sama ya sikapnya bahwa kami tidak belum bisa bersikap menerima atau menolak," katanya di Gerbang Puri Cikeas, Bogor, Kamis (12/3).

Pasalnya, lanjut Sohibul, pihaknya belum melakukan pembahasan terkait RUU Omnibus Law tersebut.

"Dibaca aja belum kenapa kita harus menolak atau menerima," tegasnya.

Sementara itu saat berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Selasa (25/2), PKS mengaku sepakat dengan ide dasar yang terkandung dalam Omnibus Law, yakni transformasi struktural.

"Kami sepakat dengan hal itu karena kami pun jauh-jauh dari sebelum Pilpres pun salah satu isu yang diusung PKS dalam koalisi 02 saat itu adalah terkait transformasi struktural," jelas Shohibul.

Ia menyebut, keinginan akan transformasi struktural sejalan dengan semangat PKS. PKS mengaku akan mendorong RUU sapu jagat itu namun mesti dibatasi dengan koridor yang jelas.

"Pertama adalah koridor konstitusi, kita tidak ingin satu keinginan yang luhur, transformasi struktural itu dicederai dengan menabrak rambu-rambu konstitusi," tegasnya.

Koridor kedua, lanjut Sohibul adalah rambu-rambu keadilan. "Saya berharap seluruh stakeholder di negeri ini itu mendapat rasa keadilan. Sehingga nanti konten dari Omnibus Law ini akan menjamin adanya keadilan bagi seluruh stakeholder," terjangannya.

Sedangkan rambu yang ketiga adalah otonomi daerah. Karena menurut Sohibul hal itu merupakan aspirasi daerah pada era reformasi.

"Tentu ini harus kita jaga. Kita justru ingin mengatakan otonomi daerah ini kedepan lebih baik lagi," pungkasnya.

Repoter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com