Perludem Soroti Dua Aspek Masalah Pemilu Serentak 2019

Merdeka.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluncurkan sebuah buku mengenai Evaluasi Pemilu Serentak 2019. Buku setebal 125 halaman itu memuat sejumlah kritisi dan pemetaan masalah dalam pelaksanaan pemilu 2019.

Peneliti Perludem sekaligus penyusun buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Heroik Mustaqien Pratama, mengatakan bahwa ada tujuh pemetaan masalah yang terjadi pada Pemilu serentak. Tujuh pemetaan masalah itu kemudian dibagi menjadi dua aspek; masalah sistem dan masalah murni manajemen.

"Masalah yang muncul dari sistem karena penggabungan Pemilu DPR dan Pemilu DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga memecah konsentrasi kepentingan nasional dan lokal," ujarnya di Jakarta, Minggu (2/2).

Selain itu, imbuh Heroik, masalah yang ditimbulkan dalam sistem pemilu serentak 2019 karena daerah pemilihan yang amat besar, 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD. Imbasnya membuat peserta pemilu sangat riuh dan membingungkan. "Lalu dipertahankannya ambang batas pencalonan presiden berdasarkan perolehan kursi di DPR," kata Heroik.

Adanya ambang batas cukup besar diakui Heroik menimbulkan efek secara psikis. Dari masalah ini pula menurutnya sebagai pemicu polarisasi sangat kentara di tengah-tengah masyarakat. "Semua masalah ini yang membuat pemilu Indonesia bersifat unmanageable secara sistemik," tukasnya.

Aspek Manajemen

Sementara dari aspek manajemen memuat empat pemetaan masalah berdasarkan yakni; rekrutmen petugas TPS yang tidak dioptimalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bimbingan teknis tidak mencukupi, pemungutan suara lebih memprioritaskan layanan kepada pemilih ketimbang petugas TPS.

Kemudian, paradigma manajemen pemilu yang sentralistik dalam penanganan sengketa pemilu dan pengadaan logistik tanpa mempertimbangkan kesiapan baik fisik ataupun teknis petugas di lapangan.

Keempat, penerapan teknologi bersifat manual. Menurut Heroik, hal ini justru menurunkan kualitas pemilu yang transparan dan akuntabel.