Perjuangan Gerindra usung Prabowo Subianto usai UU Pemilu diketok

Merdeka.com - Partai Gerindra menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25 persen dalam Undang-Undang Pemilu sangat tidak masuk akal. Karena itu pihaknya mendukung adanya pengajuan judicial review norma hukum tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita lihat bagaimana konsistensi MK. Apakah MK sekarang ini dipengaruhi kepentingan politik ataukah independen berdasarkan hukum atau konstitusi, nanti masyarakat akan menilai," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Kendati demikian, Fadli yakin MK saat ini sebagian besar memiliki independensi dan intelektualisme dalam memutuskan gugatan presidential threshold yang rencananya diajukan banyak pihak.

"Sehingga bisa memutuskan (gugatan) presidential threshold yang tak masuk akal itu," ungkap Wakil Ketua DPR tersebut.

Fadli menjelaskan hasil keputusan MK mengenai presidential threshold akan memengaruhi peta politik yang ada di Republik Indonesia.

"Kalau hasilnya seperti itu (diputuskan MK 0 persen) tentu peta politik akan berubah lagi. Kalau nanti MK memutuskan (tetap 20-25 persen) maka itu subordinasi politik, mereka sudah didekati, di-approach oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Kita tidak ingin. Maka dari itu kita tunggu (hasilnya)," ujar Fadli.

Dia menuturkan, Partai Gerindra siap mengusung Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Dalam kondisi presidential threshold sebesar apapun, Fadli menegaskan siap memajukan Prabowo untuk berlaga memperebutkan kursi RI 1.

"Gerindra siap mencalonkan Prabowo dalam keadaan apapun. Presidential threshold 0 persen atau 20-25 persen yang tidak masuk akal ini," pungkas Fadli.

Demi mendapatkan dukungan, Fadli mengaku akan berkomunikasi dengan parpol koalisi pemerintah untuk melancarkan niat pencalonan Prabowo tersebut.

"Pasti, kita akan komunikasi dengan PPP dan PKB. Kenapa tidak? Nanti ada waktunya," katanya.

Fadli telah mengungkapkan, bila Gerindra mengusung Prabowo dan berkoalisi dengan PKS, PAN, dan Demokrat sebenarnya sudah cukup kuat. Namun, untuk memperkokoh pertahanan maka Gerindra membuka diri untuk berkomunikasi dengan parpol koalisi pemerintahan.

"Gerindra itung kalau dengan PKS cukup, PAN cukup, dengan Demokrat cukup. Jadi kita nggak ada masalah. Kita kan harus komunikasi, silaturahmi dan berkoalisi, ke depan pasti kita berkoalisi," tutur Wakil Ketua DPR itu.

Fadli juga yakin, upaya komunikasi dengan parpol koalisi pemerintah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pasalnya, ia yakin parpol-parpol tersebut belum tentu mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk parpol pendukung pemerintah belum tentu mendukung pemerintah di 2019," pungkas Fadli.