Pemilihan Dipercepat Setelah Pilkada 2020, Ini Kandidat Calon Ketum PPP

Minggu, 15 Desember 2019 15:29 Reporter : Ahda Bayhaqi
Pemilihan Dipercepat Setelah Pilkada 2020, Ini Kandidat Calon Ketum PPP Diskusi bahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. ©2018 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - PPP akan melaksanakan Muktamar setelah Pilkada serentak 23 September 2020. Muktamar yang seharusnya digelar 2021, diputuskan dalam Mukernas V PPP agar dipercepat.

Kendati perhelatan pemilihan ketua umum itu masih jauh hari, sudah ada nama-nama kandidat yang mencuat. Menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek, ada lima kandidat muncul berdasarkan aspirasi kader dan pengurus daerah.

Nama kandidat itu adalah, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Sekjen PPP Arsul Sani, politikus senior Akhmad Muqowam, Waketum PPP Amir Uskara, dan mantan Waketum PPP yang kini jadi Wantimpres Mardiono.

"Satu, Pak Suharso Monoarfa selaku Plt Ketum, yang kedua bapak Sekjen bapak Arsul Sani yang ketiga bapak Muqowam, yang keempat bapak Waketum, Ketua Fraksi Pak Amir Uskara, yang kelima anggota Wantimpres Pak Mardiono," ujar Awiek di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (15/12).

Terkait nama Mardiono, Awiek memberikan catatan khusus karena anggota Wantimpres. Berdasarkan undang-undang, kata dia, posisi Wantimpres tidak boleh rangkap jabatan di partai. Awiek bilang tergantung keputusan Mardiono nanti apakah akan mau sebagai calon ketua umum dan menanggalkan posisi Wantimpres.

Mekanisme pemilihan sendiri tergantung peserta Muktamar. Apakah bakal aklamasi atau voting. Awiek menyebut pemilik suara adalah pengurus DPW dan DPC.

1 dari 2 halaman

Syarat Mutlak Kandidat Ketum

Awiek mengatakan, syarat mutlak yang harus dipenuhi para kandidat ketua umum adalah pernah menjadi pengurus DPP atau DPW selama satu periode.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan jenjang kaderisasi partai yang jelas. Awiek menegaskan, tidak bisa pula kandidat yang pindah partai.

"Jadi, jenjang kaderisasinya jelas. Di luar itu syarat umum lainnya ya harus beragama islam. Jujur, berintegrasi memiliki kemampuan dan sebagainya," kata Awiek.

Dia menegaskan, PPP memiliki sikap agar kandidat memiliki komitmen antikorupsi. Soal dua ketua umum berturut-turut terkena kasus korupsi merupakan tindakan pribadi dan sudah diberhentikan melalui mekanisme internal.

"Tidak ada kaitannya sama sekali dengan PPP," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Wasekjen PPP Tak Anggap Kubu Muktamar Jakarta

Awiek menilai, hal tersebut biasa-biasa saja karena dalam satu organisasi tidak semuanya satu pikiran sepaham. Dia mengatakan, pihaknya malah tidak menganggap keberadaan PPP Muktamar Jakarta pimpinan Humphrey Djemat.

"Kami tidak menganggap mereka ada sebenarnya, mereka hadir ya kita terima, masa kita tolak wong kita ingin merekrut kader sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR itu bilang, PPP mengedepankan langkah persuasif menghadapi kubu seberang. Dia menegaskan, kalau mau islah, pihaknya akan merangkul.

"Bahwa ada keinginan bersama agar PPP ini tetap selamat ya ayo alhamdulillah kita rangkul bareng-bareng," kata Awiek.

Dia enggan mencampuri ribut-ribut di kubu PPP Muktamar Jakarta. Apalagi soal urusan akan mempolisikan Sudarto.

"Ya itu internal mereka, kita tidak dalam komposisi mencampuri itu, kita juga tidak tahu siapa yang akan dilaporkan," tutupnya.

Baca juga:
PPP Muktamar Pondok Gede: Nabi Ada yang Ngaku Palsu, Apalagi Ketua Umum
Wasekjen PPP: Tidak Ada Istilah Muktamar Islah
PPP Muktamar Jakarta Polisikan Sudarto
Mukernas Diharapkan Kembali Satukan Partai Persatuan Pembangunan
PPP Gelar Mukernas, Menko Polhukam Mahfud MD Harap Tak Ada Lagi Dualisme Pengurus
Berkaca Hasil Pemilu 2019, Dua Kubu PPP Kembali Bersatu
Menko Polhukam Mahfud MD Buka Mukernas V PPP

[gil]
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini