Pekan Depan, PDIP Umumkan Bakal Calon Pilkada Jakarta, Banten dan Sumut

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.

Dengan nada tinggi Mega mengingatkan para kader tentang ideologi dan loyalitas

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumumkan para calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumumkan para calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024

Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi maju di Pilgub Jawa Tengah. Kemudian Airin dan Sumardi bertarung di Pilkada Banten.

PDIP masih merahasiakan calon terkuatnya, untuk maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung orang yang mau maju Pilkada tapi tak mau berpartai

PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada 169 bakal calon kepala daerah termasuk enam bakal calon gubernur untuk daerah.

Megawati dalam pidatonya mengingatkan para kader PDIP jangan melempem.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan calon di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih menunggu putusan Megawati

Pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini dilakukan secara hybrid.

PDIP menegaskan akan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi dan akan mendaftarkan calonnya ke KPU berdasarkan putusan itu.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.