PDIP Soal Pertemuan NasDem dan PKS: Kami Tidak Mencampuri Partai Lain

Merdeka.com - Pertemuan PKS dan NasDem menjadi sorotan publik. Kedua parpol ini dianggap akan menjadi 'batu hambatan' pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, usai Gerindra bergabung ke pemerintahan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, setiap partai memiliki kedaulatan untuk bertemu dengan siapa saja.
"Setiap partai kan memiliki kedaulatan untuk bertemu dengan siapa saja," katanya di Jakarta, Sabtu (2/11).
Untuk partainya, dia mengungkapkan, setelah Jokowi membentuk kabinet, maka skala prioritas PDIP bergerak ke bawah.
"Jadi, manuver dan pergerakan politik PDI Perjuangan itu ke bawah untuk memberikan dukungan terhadap kabinet baru yang terbentuk ini. Memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat dicapai sepenuhnya," ungkapnya.
Meski demikian, Hasto menjelaskan, setiap partai punya kedaulatan di dalam menentukan arah dan strategi politiknya.
"Kami tidak bisa mencampuri atas apa yang dilakukan oleh partai lain," tukasnya.
Dia menuturkan, itu adalah pertemuan silahturahmi. Namun, jika ada yang mau jadi duri dalam daging, pasti menyakitkan.
"Kalau jadi duri dalam daging kan menyakitkan. Para elite masa mau saling menyakiti? Kan tidak. Para elite ini ingin menunjukkan bahwa berpolitik itu penuh dengan idealisme, berpolitik itu untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Jadi jangan diisi politik dengan berbagai hal yang tujuannya bertentangan dengan hakikat politik itu," jelas Hasto.
Sehingga, menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan bahwa setiap partai memang punya strategi, punya cara di dalam menunjukkan seluruh arah politiknya.
"Tapi kalau bagai PDI Perjuangan, ya berpolitik itu dengan sebuah identitas, ideologi yang fokusnya adalah kerakyatan, kebangsaan dan membangun masyarakat yang makmur dan berkeadilan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event
Dalam acara tersebut setiap member NCT 127 menandatangani album mereka untuk 35 NCTzen.
Baca Selengkapnya

PDIP Cabut Laporan Polisi Terhadap Rocky Gerung
"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan dr Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga."
Baca Selengkapnya

Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
DKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Keras! Hasto PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Politisi PDIP Heran PSI Pasang Baliho Jokowi
Jokowi merupakan kader PDIP, mengapa memilih mengendors partai lain.
Baca Selengkapnya

Reaksi Keras Ketua PDIP Kabupaten Kediri Sejumlah Orang Mengaku Kader Dukung Prabowo-Gibran
PDIP Kabupaten Kediri yakin seluruh kadernya tegak lurus pada keputusan DPP.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Panas Rapat DPR, PDIP Marah Tagih Utang Rp112 Miliar, "Enak Benar Pemerintah"
Evita yang mengaku juga sebagai pengusaha menagih utang tersebut terkait gelaran PON Papua 2021.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya