PDIP Sebut Perppu Cipta Kerja Langkah Pemerintah Antisipasi Krisis
Merdeka.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada (30/12). PDI Perjuangan menilai langkah pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut sebagai keputusan yang tepat untuk antisipasi krisis di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sudah banyak contoh negara yang mengalami krisis ekonomi maupun energi belakangan ini.
"Krisis ekonomi, krisis energi, banyak negara-negara gagal sehingga langkah antisipasi harus dikeluarkan,” katanya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Selasa (3/1).
Dia menyebut, untuk mengatur sebuah negara, seorang presiden atau kepala pemerintahan harus memperhatikan berbagai risiko-risiko yang berpotensi yang akan berdampak kepada rakyatnya.
Termasuk soal ancaman resesi yang menghantui negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia.
“Sehingga PDIP bisa memahami terhadap sence of urgency dari penerbitan Perppu tersebut,” tegasnya.
Kendati demikian, Hasto menegaskan, PDI Perjuangan selain memberikan dukungan juga memberikan catatan-catatan kritis kepada pemerintah, agar implementasi perppu tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Kita bukan hanya sekadar bersikap yes atas seluruh kebijakan. Kita memberikan catatan-catatan kritis, PDIP tetapi kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaPDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca Selengkapnya