PDIP keluhkan diskriminasi verifikasi faktual oleh KPU

Merdeka.com - PDI Perjuangan menilai ada diskriminasi verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu ditemukan PDIP di setiap DPD yang berada di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

"Dari yang berkembang dalam menghadapi verifikasi faktual belum bisa berjalan dengan baik, masih munculnya perbedaan yang sangat beragam di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota," terang Sekertaris Departemen Bantuan Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo.

Hal tersebut dikatakan Arif dalam keterangan persnya di kantor DPP PDI Perjuangan Jl Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, Rabu (31/10).

Dia menjelaskan bahwa banyak ditemukan perbedaan-perbedaan antara KPUD dengan KPU pusat yang dimanfaatkan penyelenggara untuk menekan partai. Dalam hal ini PDIP merasakan jelas dan menilai jika ini terus berkembang maka akan terjadi situasi yang tidak sehat.

"Perbedaan-perbedaan penafsiran dan tahapan maupun verifikasi dimanfaatkan penyelenggara untuk menekan partai-partai, PDIP merasakan tekanan-tekanan itu. Penyelenggaraan verifikasi ini diskriminatif dan tidak adil," jelasnya.

Untuk itu dia mengimbau, agar pelaksanaan verifikasi faktual bisa berjalan secara kompatibel harus ada keseragaman antara KPU daerah dengan KPU pusat terkait pengecekan dari Dewan Pimpinan Daerah yang disampaikan oleh partai.

"Agar proses pelaksanaan bisa berjalan kompatibel harus ada keseragaman dari pusat sampai daerah," tandasnya.