PDIP Jawab Golkar Soal Capres: Kami Mendorong Kader Internal Partai

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya mengusung kader internal sebagai calon presiden. Hal tersebut merupakan kebijakan Kongres partai. Serta, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan akan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden.

"Tentu saja kami mendorong kader internal partai dan ini sudah menjadi policy diputuskan di dalam Kongres kelima, dan dipertegas oleh ibu ketua umum pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50, bahwa partai akan mengusung kader internal partai," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (15/4).

Sebelumnya, Partai Golkar menyindir PDIP yang seolah mensyaratkan calon presiden bila bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah.

Hasto tidak masalah dengan pernyataan yang lontarkan Golkar tersebut. PDIP menjadi pendengar yang baik.

"Itu kan hak Golkar untuk berpendapat, kami menjadi pendengar yang baik," ujarnya.

PDIP pun percaya diri mengenai koalisi Pemilu 2024, partai-partai akan merapat setelah pengumuman calon presiden dari partai berlambang banteng tersebut.

"Di dalam sebuah tahapan-tahapan strategis secara empiris maka nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan, dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut," ujar Hasto.

Sebelumnya, Partai Golkar mengingatkan PDIP ada aturan main bila ingin bergabung dengan koalisi besar yang digagas partai pro pemerintah. Meski prinsipnya, Golkar terbuka dengan kehadiran PDIP.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (12/4).

Ace mengatakan, pembentukan koalisi besar harus dibicarakan bersama. Dia tidak ingin ada partai hadir belakangan, lalu ingin menguasai.

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," ujar wakil ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com