PDIP Jabar juga Tidak Pasang Foto Jokowi, Tegaskan Kantor Parpol bukan Institusi Pemerintah
PDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden
pdip
PDIP Jabar juga Tidak Pasang Foto Jokowi, Tegaskan Kantor Parpol bukan Institusi Pemerintah
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat (Jabar) tidak memasang foto Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden dan wakil presiden.
Sejumlah ruangan yang ada di kantor dua lantai milik DPD PDIP di Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, tidak nampak foto Jokowi.
- Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
- VIDEO: Respons Mengejutkan PDIP, Foto Jokowi Hilang Jadi Sorotan Cuma Ada Ma'ruf Amin
- Foto Presiden Jokowi Tak Dipajang, PDIP Sumut Minta Maaf
- FOTO: Pelantikan Pengurus PDIP Diwarnai Pidato Keras Megawati Kritik Jokowi
- Anies di Sidang PHPU: Independensi Pemilu Tergerus Akibat Intervensi Kekuasaan
- Klarifikasi SYL Disebut Beli Lukisan Rp250 Juta: Tidak Tahu Gambarnya Apa dan Kenapa Tak Dibawa ke Kementan?
Di sana hanya terpasang foto Presiden RI I Soekarno dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disertai Garuda Pancasila.
"Kantor partai kan bukan institusi pemerintahan harus memasang foto presiden dan wakil presiden. Memang tidak ada, silakan dicek," kata Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, Selasa (8/5).
"Kalau foto Bung Karno dan Ibu Megawati banyak, bahkan hampir di setiap ruangan ada," dia melanjutkan.
Alasan mengenai foto Soekarno dan Megawati yang dipajang di berbagai ruangan adalah ekspresi dan bentuk kekaguman dari para kader PDIP.
Dia menegaskan hal ini tidak ada hubungannya dengan kabar mengenai pencopotan foto Jokowi di kantor PDIP pada sejumlah wilayah karena kecewa pada Pilpres kemarin.
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah mendapat informasi mengenai pencopotan foto Jokowi.
Dia menegaskan aksi itu dilakukan bukan instruksi DPP PDIP. "Kami mendapat informasi bahwa itu (pencopotan foto Jokowi) terjadi di banyak wilayah," kata dia.
"Tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan. Karena Presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan Wakil Presiden adalah Pak KH Ma'ruf Amin yang dihormati oleh PDI Perjuangan," Hasto melanjutkan.
