PDIP: Gerakan 22 Mei Seharusnya Tidak Perlu Lagi

Selasa, 21 Mei 2019 18:35 Reporter : Ya'cob Billiocta
PDIP: Gerakan 22 Mei Seharusnya Tidak Perlu Lagi Jokowi dan Charles Honoris. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) Charles Honoris menilai, keputusan pasangan Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu yang sudah diumumkan KPU, harus dihargai.

Menurut Charles, dengan demikian seharusnya aksi para simpatisan 02 pada tanggal 22 Mei tidak perlu dilakukan.

"Ketika yang ditempuh adalah cara-cara konstitusional, pengorganisasian massa pendukung dan simpatisan 02 lewat aksi demonstrasi pada 22 Mei seharusnya tidak perlu lagi," kata Charles dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/5).

Selain tidak efektif buat paslon 02 lantaran hasil Pemilu hanya bisa berubah lewat putusan MK, gerakan massa dianggap justru akan menimbulkan potensi gangguan keamanan. Apalagi, belakangan ini Polri telah menemukan sejumlah indikasi gangguan keamanan, seperti penangkapan terduga teroris beserta bahan peledak, dan juga mengungkap dugaan penyelundupan senjata, yang diduga kuat akan digunakan pada aksi 22 Mei.

Gerakan 22 Mei yang tadinya hendak mengawal pengumuman KPU, lanjut anggota Fraksi PDIP di DPR ini, kini juga tidak relevan lagi karena KPU sudah mengumumkan hasil Pemilu sehari sebelumnya. Jika KPU sudah mengumumkan hasil Pemilu dan Prabowo-Sandi sudah memutuskan akan menggugatnya ke MK, aksi-aksi jalanan hanya akan menguras energi bangsa.

"Lebih baik para pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandi membantu tim hukum Paslon 02 untuk mengumpulkan bukti-bukti otentik, mengingat gugatan sengketa hasil Pemilu ke MK paling lambat bisa diajukan 3 hari pasca-pengumuman KPU, yang berarti 3 hari dari sekarang," lanjutnya.

Dia meminta semua elemen bangsa, baik pendukung 01 ataupun 02, hendaknya agar terus ikut menjaga ketertiban dan kedamaian, terutama selama proses hukum di MK berlangsung.

"Biarlah putusan hukum MK yang menentukan akhir dari sengketa Pemilu ini, bukan gerakan massa. Sebab, demokrasi tanpa hukum hanya akan melahirkan anarki," pungkasnya.

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Azhar mengamini pihaknya menempuh langkah hukum atas hasil rekapitulasi nasional Pilpres ke MK. "Pak Prabowo mendengar aspirasi dari daerah itu. Walaupun terus terang, kami mengalami distrust kepada institusi hukum tapi karena ada desakan dari daerah-daerah maka kami memutuskan langkah hukum," ujar Dahnil. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini