PDIP Enggan Berkoalisi dan Umumkan Capres di Awal Tahapan Pemilu: Terlalu Prematur

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Gerindra dan PKB telah sepakat untuk berkoalisi di Pemilu 2024. Sementara, PDI Perjuangan belum juga bergerak menentukan arah koalisi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih menunggu dinamika politik hingga menjelang pendaftaran Pilpres tahun depan. Megawati akan menjadikan dinamika politik hari ini sebagai dasar pertimbangan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden, hingga dengan siapa PDIP akan berkoalisi.

"Politik itu kan sesuatu yang sangat dinamis. Nah, dinamika politik itu yang akan menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega untuk menentukan siapa capresnya, siapa cawapresnya, siapa saja parpol yang akan diajak kerjasama dalam gotong royong pilpres itu dan kapan itu akan diumumkan. Itu sangat dinamis sekali," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

PDIP mengakui memang perlu bekerja sama dengan kekuatan politik lain untuk menghadapi Pemilu 2024. Tetapi mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden hingga koalisi lebih awal masih terlalu prematur.

"Tetapi PDIP tidak mau terlalu prematur untuk menentukan formasi kerja sama gotong royong itu. Karena ada banyak agenda bangsa yang saat ini masih harus dituntaskan, mulai dari urusan penyelesaian Covid-19, kemudian damage control sebagai akibat dari pandemi global di bidang ekonomi dan banyak lagi agenda-agenda lain," ujar Basarah.

Untuk itu, saat ini PDIP lebih memilih aktivitas politik yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

Sementara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani ditugaskan Megawati untuk melakukan safari politik dengan pimpinan partai politik. Ketua DPR ini punya agenda untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Dalam rangka ya tentu saja agenda yang paling utama adalah membicarakan dan membahas, menyukseskan Pemilu serentak 2024 sebagai pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan yang terpenting adalah pemilu itu harus menjadi sarana kohesi sosial yang memperkuat kerukunan kebangsaan kita," jelas Basarah.

(mdk/ded)