PDIP Dukung Pelaksanaan Pilkada Langsung Dievaluasi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya mendukung pemilihan kepala daerah secara asimetris.
Hal tersebut senada dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito mengatakan, salah satu pilihan sistem Pilkada adalah dengan penerapan secara asimetris.
Asimetris dalam artian negara bakal menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda tergantung daerah. Sebab, beberapa daerah dianggap memiliki kedewasaan demokrasi rendah karena berbagai masalah seperti biaya politik dan potensi konflik yang tinggi.
"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," ujar Hasto dalam Bimbingan Teknis anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).
PDIP Dukung Pilkada Langsung Dievaluasi
PDI Perjuangan mendukung sistem Pilkada secara langsung untuk dievaluasi. Menurut Hasto, Pilkada berpotensi memecah belah masyarakat. Ditambah kerugian Pilkada secara langsung adalah biaya politik tinggi, sehingga kepala daerah ada yang melakukan eksploitasi terhadap alam di daerahnya untuk membayar biaya Pilkada.
"Oleh karena itu karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal," ujar Hasto.
PDI Perjuangan, kata Hasto menggunakan semangat gotong royong dalam menghadapi Pilkada. Hasto menyebut, modal kepala daerah dipikul bersama.
"Oleh karenanya kita rombak dengan semangat gotong royong. PDIP punya semangat gotong royong sehingga modal bakal calon di dalam Pilkada dipikul bersama-sama oleh seluruh jajaran PDIP," ujar Hasto.
Siapkan Strategi untuk Pilkada 2020
Hasto juga menyebutkan, Pilkada serentak 2020 mendatang akan mengusung calon kepala daerah dari kader terbaik partai.
"Untuk itu jadi momentum kita membawa kader partai terbaik sebagai calon kepala daerah yang akan kita perjuangkan dengan strategi yang tepat dengan calon yang terbaik tersebut," kata Hasto.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Baca SelengkapnyaDi antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian, dalam sambutannya menekankan peran strategis Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca SelengkapnyaKehadiran polisi yang bertugas dengan menyesuaikan perkembangan teknologi diyakini dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAda juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya