PDIP akan Duduk Bersama PKB dan NasDem Cari Lawan Khofifah, Usung Siapa?

LSI Denny JA membagi kategori popularitas menjadi dua, yaitu tingkat pengenalan dan kesukaan publik kepada cagub.

Paslon Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak menduduki posisi teratas, disusul Paslon Tri Rismaharini - Zahrul Azhar Asumta.

Pasangan Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim agak sulit menandingi dua kekuatan tersebut.

Menurut Said, rakyat dapat menentukan pemimpin yang amanah untuk daerah lima tahun ke depan.

Pertarungan di Pilkada Jawa Timur diikuti tiga pasangan calon

Menurut Said, pengumuman nama Risma menjadi Cagub Jatim akan dilaksanakan besok, Rabu (28/8/2024).

PDIP akan mengusung Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur

PDIP tidak akan membiarkan Khofifah Indar Parawansa melawan kotak kosong di Pilkada Jawa Timur (Jatim). PDIP disebut menyiapkan 4 nama untuk diusung di Pilkada

PDIP sudah memunculkan tiga nama untuk dijadikan sebagai kandidat calon Gubernur Jawa Timur.

Khofifah dibuntuti Tri Rismaharini di posisi kedua dengan 13,6 persen.

Khofifah juga meyakini kehadiran PKS maka sinergi dengan partai-partai yang sebelumnya sudah memberikan dukungan.

Saat ini nama Risma kembali muncul jelang Pilkada Jatim 2024.

Dampaknya dirasakan luas, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Gus Salam menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya belajar dan berdiskusi dengan tokoh senior NU.

Seorang anggota DPR RI berbagi pengalaman ketika dirinya salah dikenali sebagai Tenaga Ahli (TA) saat sedang bersantai di kantin DPR RI.