PBNU Jawab PKB: Politiknya NU Bukan untuk Partai Politik Tertentu
Merdeka.com - Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz menilai pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid terkait PKB sebagai alat politik Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keliru. Ishfah menegaskan, politik NU adalah politik kebangsaan, bukan untuk partai politik tertentu.
"Seharusnya politik NU itu politik kebangsaan, politik NU itu politik umat kesejahteraan kemaslahatan umat. Bukan untuk partai politik tertentu," tegasnya saat dihubungi, Kamis (26/5).
Ishfah pun menjelaskan, NU bicara politik untuk kepentingan yang lebih luas. Misal dalam kebijakan pemerintah agar memberikan dampak positif kepada umat, bangsa dan negara.
NU tidak bicara soal politik jabatan. "Kalau kemudian diasumsikan bahwa politik lama ini bersifat parsial, soal siapa menjabat posisi apa, itu menjadi sangat kurang tepat," ujar Ishfah.
Maka itu pula, menjadi kebijakan PBNU agar tidak masuk ranah politik praktis. Sebagai organisasi ulama dan keagamaan, NU tidak dibenarkan untuk masuk politik praktis.
"Dalam hal organisasi perkumpulan ulama tidak boleh masuk ranah politik, itu tidak boleh, tidak dibenarkan dalam berNU, dalam berorganisasi, di NU tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan masuk ranah politik," kata Ishfah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyambut positif pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menyebutkan NU tidak boleh dijadikan alat politik Pemilu 2024. Jazilul sepakat bahwa Nahdlatul Ulama tidak boleh dijadikan alat politik.
Namun, dia menegaskan, PKB merupakan alat politik bagi warga Nahdliyin. Ia memandang pernyataan Yahya merupakan pesan untuk partai politik lain agar tidak menjadikan NU sebagai alat politik.
"Tentu kami setuju karena memang NU bukan alat politik, tapi PKB lah alat politik NU. Jadi apa yang disampaikan beliau (Gus Yahya) itu adalah untuk partai-partai yang lain, bukan PKB karena PKB dengan NU itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak akan bisa dipisahkan," katanya di Gedung DPR, Selasa (24/5).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaSemua pihak khususnya kalangan elite politik diminta untuk melupakan kebencian
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaCak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca SelengkapnyaIa menyebut bahwa nantinya PBNU akan mengumumkan dan mengeluarkan nama-nama siapa saja pengurus PBNU yang mengajukan cuti untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya