Partisipasi warga binaan di Pilkada DKI minim, ini ragam sebabnya

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyebut tingkat partisipasi warga binaan di Jakarta dalam Pemilu tergolong masih rendah. Hal itu ditunjukan dengan angka presentase pemilih di rumah tahanan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (LP) yang hanya menyentuh angka 40 persen saja.

Sumarsono berkeliling meninjau rutan untuk mengetahui secara langsung kendala apa yang ditemukan di lapangan yang menyebabkan jumlah pemilih sangat rendah.

"Kita enggak tahu persis bagaimana kualitas pemilihannya, jadi sekarang perlu memastikan ke kepala-kepala LP, mengenai prosedur bagaimana mereka bisa terdaftar. Kalau suket saja tidak ada bagaimana mau memilih?," kata Sumarsono sesaat sebelum berangkat, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).

Sumarsono mengungkapkan, ia mempunyai catatan buruk mengenai pemilih-pemilih di LP yang selama Pilkada putaran pertama belum intensif dipantau.

"Apapun yang kita lakukan hari ini ya untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun warga Jakarta ini kehilangan hak pilih dalam putaran kedua. Apakah KPU dan Dukcapil sudah melakukan langkah-langkah pendaftaran ulang yang baik selama ini kepada yang belum nyoblos atau yang belum terdaftar, ini yang mungkin perlu cross check sekaligus memberi dorongan kepada mereka yang punya hak pilih supaya memilih pada putaran dua," terang Sumarsono.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Endang Sudirman mengungkapkan, sistem pendataan di LP maupun rumah tahanan (rutan) mengalami kendala saat dicocokkan dengan data yang ada di database Dukcapil.

Endang menjelaskan, saat tahanan masuk LP, data yang mereka terima hanya berupa data yang diterima dari pengadilan, baik itu nama maupun alamat. Sementara itu, nama yang diberikan oleh pengadilan terkadang bukan merupakan nama asli tahanan, namun hanya nama alias atau panggilan saja.

"Kami menyampaikan ke KPU semua data yang ada di putusan pengadilan yang tercantum di dalam vonis hakim. Nama tempat tanggal lahir dan lain sebagainya baru diverifikasi di Dukcapil ternyata di Dukcapil mungkin berbeda namanya," kata Endang, di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Endang menjelaskan, pihak rutan tidak memiliki data pendukung lainnya seperti nama asli atau data NIK dikarenakan mereka tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti tahanan yang masuk, data yang mereka miliki hanyalah data dari pengadilan saja.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan surat keterangan untuk tahanan yang datanya terverifikasi dalam database.

Untuk melakukan verifikasi tersebut, kata Edison, pihak Dukcapil sendiri mengalami kesulitan karena data yang mereka terima hanya nama saja tanpa data pendukung lainnya.

"Kalau ada tanggal lahir kita bisa urai dari sisi alamatnya. Ini hanya nama yang diserahkan. Contoh Abdul Rosid bin Abdul Mugni, jadi salah satu untuk verifikasi adalah tempat tanggal lahir dan Umur. Umur aja tidak ada, hanya nama dan nama itupun pakai alias atau bin," terang Edison.

Sementara itu, perwakilan KPU Pusat, Wahyu mengatakan bahwa data yang harus dipenuhi agar bisa menjadi seorang pemilih harus memenuhi setidaknya sembilan standar yang ditentukan.

"Memang kita di KPU minimal harus melengkapi 9 elemen data di antaranya nomor KK, NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan kesembilan elemen data harus lengkap sehingga bisa masuk sistem kami. Sistem pendataan," ujar Wahyu.

Senada, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno mengatakan bahwa pendataan DPT putaran pertama di rutan memang masih perlu penyempurnaan karena masih banyak yang belum memperoleh hak pilihnya.

Oleh karena itu, di putaran kedua kali ini, Sumarno akan melibatkan semua pihak agar semua penghuni rutan dan LP bisa memperoleh hak pilihnya.

"KPU Jakarta menyayangkan tidak semua data yang kami terima bisa terverifikasi oleh dukcapil bahwa mereka adalah warga Jakarta. Memang cukup banyak, mereka harus dipastikan sebagai warga Jakarta. Hasil verifikasi dari dinas Dukpacil semoga lebih menjangkau lagi," ujar Sumarno.