Parpol Diminta Realistis soal Hak Angket Pemilu, Airlangga: Memaksakan Itu Kurang Tepat
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Airlangga mempertanyakan apa hal yang ingin dicapai dari penggunaan hak angket.
Parpol Diminta Realistis soal Hak Angket Pemilu, Airlangga: Memaksakan Itu Kurang Tepat
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta partai politik pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar realistis terkait pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Dia pun mempertanyakan apa hal yang ingin dicapai dari penggunaan hak angket.
"Kita harus lihat, apa yang ingin dicapai (dari hak angket)? tapi kita kan harus realisitis. Pemilu ini kan landslide kemenangan tinggi," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Dia mengatakan bahwa partai politik telah menerima hasil dari pemilihan legilatif (Pileg) 2024. Airlangga meminta partai politik tak memaksakan hal yang kurang tepat, seperti hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Parpol kan juga menerima hasil pemilu legistatif, jadi artinya kita harus jelas dan 8 persen itu setara 16 juta. Jadi kalau mau diteliti 16 juta itu sangat masih. Jadi logika untuk memaksakan itu kurang tepat," jelasnya.
Di samping itu, Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen. Terlebih, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah masuk ke kabinet Jokowi.
"Ini kan masih pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Yang mendukng Presiden Jokowi kan mayoritas (di DPR). Ditambah Pak AHY dilantik jadi menteri, tambah mayoritas lagi. Kita harus lihat dalam konteks itu," tutur Airlangga.
"Kalau Golkar enggak mendukung (hak angket), enggak tahu kalau (partai) yang lain,"
sambung dia.
