Pandemi Covid-19, Partisipasi Pemilih di Pilkada Diprediksi Terjun Bebas

Merdeka.com - Analis Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno memprediksi partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 mendatang sangat rendah. Sebab, masyarakat khawatir terpapar Covid-19 jika harus datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih.

"Menurut saya, angka partisipasi akan terjun bebas. Terutama untuk wilayah-wilayah kategori zona merah Covid-19," katanya dalam diskusi bertajuk Menghitung Kualitas Pilkada Saat Pandemi pada Sabtu (25/7).

Adi menuturkan, tanpa pandemi Covid-19 saja, partisipasi pemilih dalam kontestasi politik rendah. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, partisipasi pemilih Pilkada di 171 daerah hanya 73,24 persen. Jumlah tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan KPU yakni 77,5 persen.

Dengan adanya ancaman virus SARS-CoV-2, pemilih akan semakin enggan untuk datang ke TPS.

"Nothing kualitas kalau begini karena pada sibuk bagaimana mengantisipasi agar dirinya selamat dari corona," ujarnya.

Dikhawatirkan Ruang Politik Uang Terbuka Lebar

Adi yakin, Pilkada 2020 tidak menghasilkan pemimpin berkualitas jika tetap dipaksakan digelar di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. Selain itu, ruang politik uang terbuka lebar bila kampanye dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Calon kepala daerah disebut akan leluasa membagikan bantuan sosial dengan dalih membantu warga yang sedang kesulitan di tengah wabah corona.

"Semuanya akan maklum, maklum pakai politik uang, maklum pakai logistik, maklum pakai sembako, maklum pakai kerudung, manipulasi bansos akan dianggap maklum. Karena dalam kondisi darurat kok, yang penting sehat dan selamat, bisa bawa pulang ke rumah sembako," ucap dia.

Adi meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menunda Pilkada di kawasan zona merah Covid-19. Bagi kawasan zona merah, sebaiknya melaksanakan Pilkada pada 2021.

"Zona merah diundurkan lah seperti yang disampaikan teman-teman KPU dalam rapat dengar pendapat (RDP). Kalau Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah, ya mungkin ada diskon persentase daerah dimundurin ke 2021, tidak dipaksakan di 2020," tutupnya.