Merdeka.com - Peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di pusaran kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun semakin terlihat jelas dari fakta persidangan. Internal partai bersiap diri, namun kondisi ini diperkirakan tidak akan banyak berpengaruh terhadap perolehan suara partai berlambang pohon beringin ini dalam pemilu.

‎Pengamat hukum pidana Universitas Jayabaya Umar Husin mengatakan, Partai Golkar sudah berpengalaman menghadapi krisis. Sehingga permasalahan yang saat ini melibatkan ketua umumnya diyakini tidak akan berpengaruh pada suara Golkar.

"Novanto jatuh atau dijatuhkan tidak akan memengaruhi perolehan suara Golkar. Bahkan Golkar sudah pecah tiga hingga empat kali, suaranya tetap," katanya dalam satu diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Dia justru menyoroti kinerja aparat penegak hukum yang mulai tebang pilih dan hanya berani dengan partai kecil. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah saat ada kader partai besar terkena kasus, proses hukum yang berjalan cenderung lamban.

"Jika terkait PDIP dan Golkar, muter-muter. Contohnya e-KTP ini sudah berapa lama. BLBI juga baru disidik," tutup Umar.

‎Sebelumnya, Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, elektabilitas partainya awalnya stabil di kisaran 9 persen usai Pilpres 2014 silam. Kemudian baru mengalami peningkatan usai memberikan dukungan kepada Joko Widodo.

"Paska Munaslub 14-116 Mei 2016 dengan memberikan dukungan kepda Jokowi untuk 2019 maka elektabilitas Golkar dalam waktu ke waktu naik cukup signifikan," katanya dalam satu diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Namun, dia tidak memungkiri ada beberapa hal yang akhirnya menyebabkan elektabilitas 15 persen usai mendukung Jokowi terus menurun. Salah satu yang menjadi penyebab adalah kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto karena dianggap telah merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

"Tetapi dengan perbagai macam kejadia akhir-akhir ini seperti kasus E-KTP. Elektabilitas relatif stagnan dan menurun," jelasnya.

Yorrys mengungkapkan, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar mengembalikan elektabilitas partai jelang Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Sebab posisi Ketua Umum nantinya akan sangat terasa saat verifikasi faktual partai pada Agustus 2017 mendatang.

"Kalau memang ada gerakan di situ tidak bisa melakukan faktual kita akan di diskualifikasi, ini menjadi masalah tersendiri," tutupnya.