MPR Tugaskan Badan Pengkajian Lanjuti Wacana Amandemen UUD 1945

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan rekomendasi periode sebelumnya terkait wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR akan membentuk Badan Pengkajian untuk melakukan kajian terhadap wacana amandemen UUD 1945.

Badan pengkajian ini memiliki tugas untuk menyamakan persepsi fraksi-fraksi dan kelompok DPD.

"Pimpinan MPR akan menugaskan badan pengkajian MPR untuk menyamakan persepsi fraksi-fraksi yang ada dan kelompok DPD terhadap wacana amandemen terbatas UUD 45 dan melakukan kajian secepat mungkin," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Melalui Badan Pengkajian, MPR membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini, juga menampik kesimpangsiuran terkait wacana amandemen UUD 45. Bamsoet berkata, MPR sadar keputusan terhadap wacana amandemen UUD 45 akan berimplikasi luar biasa terhadap perjalanan bangsa ke depan

"Jadi tidak terlalu tepat kalau kita seolah digambarkan akan mengambil keputusan soal amandemen, belum karena kita akan secepat mungkin menimba dan menggali aspirasi masyarakat," kata politikus Golkar itu.

Rapat pimpinan MPR tersebut juga mengambil keputusan terkait pembagian tugas sepuluh pimpinan dan tiga badan. PDI Perjuangan akan mengemban tugas sebagai ketua Badan Pengkajian MPR yang akan melakukan kajian terhadap amandemen UUD 45.

Berikut pembagian tugas di MPR:

Koordinator umum: Bambang Soesatyo

Wakil Ketua Bidang Sosialisasi Empat Pilar: Ahmad Basarah

Wakil Ketua Bidang Penyerapan Aspirasi Masy dan Daerah: Lestari Murdijat

Wakil Ketua Bidang Pengkajian Ketatanegaraan: Syariefuddin Hasan

Wakil Ketua Bidang Penganggaran: Fadel Muhammad

Wakil Ketua Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan: Ahmad Muzani

Wakil Ketua Bidang Persidangan: Zulkifli Hasan

Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara: Jazilul Fawaid

Wakil Ketua Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR: Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR: Arsul Sani

Ketua Badan Sosialisasi: Gerindra