Misbakhun: Sri Mulyani Menaikkan Cukai Rokok Drastis Tanpa Bicara dengan DPR

Minggu, 10 November 2019 21:29 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Misbakhun: Sri Mulyani Menaikkan Cukai Rokok Drastis Tanpa Bicara dengan DPR misbakhun dan relawan di pasuruan. ©2019 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati kebijakan fiskal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terutama bidang pajak dan cukai.

Permintaan Misbakhun itu didasari pada tercantumnya nama Sri Mulyani dalam daftar anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan atau The Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies.

Misbakhun mengaku memperoleh sejumlah dokumen tentang rekomendasi kebijakan fiskal untuk Pemerintah Indonesia demi promosi kesehatan lewat peningkatan pajak, bea, cukai rokok dan alkohol, serta minuman mengandung gula. Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, dokumen tersebut bisa dilihat di laman www.bloomberg.org.

Menurut Misbakhun, dalam dokumen itu tampak jelas arah kebijakan kenaikan cukai rokok dan penambahan objek cukai di Indonesia ternyata sesuai dengan paparan dan peta jalan (road map) Bloomberg. "Bu Menkeu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok secara drastis tanpa sedikit pun berbicara dengan DPR," ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menilai Sri lebih memilih melaksanakan agenda Bloomberg yang notabene lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing ketimbang kepentingan rakyat sendiri. Menurut Misbakhun, kebijakan itu bertentangan dengan visi dan misi Presiden Jokowi tentang cita-cita Trisakti Bung Karno soal kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi.

"Bagaimana mungkin kebijakan negara mengadopsi kertas kerja LSM asing? Visi Misi Bapak Presiden Jokowi tentang kedaulatan dan kemandirian ekonomi malah dibelokkan oleh Menkeu SMI untuk mengikuti road map dan agenda asing," kata Misbakhun.

Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies dipimpin langsung oleh pengusaha Amerika Serikat Michael Bloomberg. Pada 2006, mantan wali kota New York itu meluncurkan Bloomberg Initiative dalam rangka kampanye mengurangi penggunaan tembakau.

1 dari 1 halaman

Kebijakan Memakan Korban

Oleh karena itu, Misbakhun mengatakan, publik tak merasa heran bila agenda dan kepentingan asing mewarnai kebijakan pemerintahan. Hanya saja, legislator yang dikenal getol mengadvokasi visi misi progresif Presiden Jokowi itu menyayangkan kebijakan Menkeu yang menjadikan rakyat kecil sebagai korban.

"Jangan heran apabila di luar visi misi Pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia, ada juga agenda dan kepentingan asing," ucap Misbakhun.

Politikus asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga meminta para petani tembakau yang dirugikan untuk menyalahkan LSM asing yang telah menyusupkan kepentingan mereka lewat Kementerian Keuangan. Menurutnya, kerugian akibat agenda titipan itu tidak hanya ditanggung petani tembakau, tetapi juga memunculkan efek berantai.

"Siapa yang dirugikan oleh kepentingan asing yang menginfiltrasi kebijakan itu? Yang jelas rakyat Indonesia. Yakni para petani tembakau, pedagang kecil, para buruh yang hidupnya tergantung pada komoditas tersebut," ujar politikus yang juga inisiator Rancangan Undang-Undang Pertembakauan itu. [rnd]

Baca juga:
Apresiasi Cukai Tak Naik, Asosiasi Harap Pemerintah Jaga Keberlanjutan Industri HPTL
Kemenkeu Tak Lakukan Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Hingga 2020
Produksi Rokok Diprediksi Turun 20 Persen Akibat Kenaikan Cukai 23 Persen di 2020
Tarif Cukai Rokok Resmi Naik 25 Persen 1 Januari 2020, Inilah Kenaikan Tiap Jenisnya
Ombudsman Minta Kemenkeu Tutup Celah Cukai Rokok
YLKI Dukung Kenaikan Cukai Rokok: Industri Hanya Keruk Keuntungan dari Konsumen

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini