Menteri Agama ogah cuti kampanye, pilih berkegiatan di hari libur

Merdeka.com - Maju sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, tidak akan cuti semasa kampanye. Pria yang kini masih menjabat sebagai Menteri Agama itu pun mengaku sudah mengatur strategi kampanye agar tidak menggangu kegiatannya sebagai menteri.

"Saya sudah merencanakan saya berkegiatan di partai itu menggunakan hari-hari yang bukan hari kerja. Jadi hari Sabtu atau Minggu sehingga saya tidak memerlukan cuti," kata Lukman ditemui usai Rakor DPC PPP Depok, Sabtu (6/10).

Lukman diketahui maju sebagai caleg untuk DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan Depok-Bekasi. Menurutnya, cuti hanya diperlukan jika memang kampanye dilakukan di hari aktif kerja. Dan dia memastikan bahwa tidak akan menggunakan jam kerja untuk berkampanye.

"Cuti itu diperlukan ketika saya menggunakan waktu untuk partai sebagai menteri pada jam-jam kerja. Maka ketika saya menggunakan jam kerja untuk aktivitas partai, saya harus cuti," ucapnya.

Dia pun mengaku tetap akan menjalani jabatan sebagai menteri dan tidak akan mengganggu jam kerja sebagai menteri. Jadwal kampanye sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak dilakukan di jam kerja.

"Sejauh tidak diperlukan sesuatu yang amat sangat mendesak, saya tidak meniatkan diri untuk cuti terkait kampanye. Kalau saya lakukan kegiatan partai di hari sabtu atau minggu kan tidak mengganggu. Karena itu bukan hari kerja dan tidak ada yang dilanggar," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Luthfiyah menuturkan, dengan adanya nama Lukman yang maju di dapil Depok-Bekasi maka dirinya sangat menyambut baik. Dan diharapkan ini dapat lebih mengibarkan nama PPP Depok di pusat.

"Alhamdulillah dan kami sangat mendukung Pak Lukman. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua," katanya.

Selain itu, dia juga berharap supaya perolehan suara PPP di Depok juga bertambah, baik untuk tingkat Kota, Provinsi dan pusat. Targetnya di kota Depok perolehan sebanyak delapan kursi. Sedangkan untuk provinsi dan pusat ditargetkan minimal satu kursi.

"Ini perlu kerjasama partai yang solid. Kita ingin menjadi partai yang memang kerja nyata," tutupnya.