Menristekdikti beri sanksi kampus jika terbukti ada kegiatan politik praktis
Merdeka.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan kampus harus bebas politik dan tidak dijadikan media untuk kampanye.
"Perlu saya sampaikan kepada kampus di Indonesia, kampus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bukan untuk kampanye dan berpolitik," katanya, Senin (3/9) di Universitas Buana Perjuangan, Kabupaten Karawang.
Ditegaskan Nasir, kampus merupakan lembaga pendidikan yang harus netral dan bebas politik. Karena jika kampus dijadikan alat politik akan berdampak pada mahasiswa dan kampus itu sendiri.
"Kalau orang mau berpolitik jangan di kampus, kampus harus netral. Karena nantinya akan berdampak kepada mahasiswa, akan menjadikan kampus tidak independen," ujarnya.
Jika terbukti adanya kegiatan politik praktis dan kampanye, pihaknya akan memberikan sanksi kepada kampus tersebut. Karena selama ini pihaknya telah mengingatkan kampus agar tidak ada kegiatan kampanye di kampus.
"Kalau dari kampus negeri kita akan berikan sanksi. Rektornya akan mendapatkan surat peringatan satu, dua hingga tiga. Kalau tidak dihiraukan akan diberhentikan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya meyakini jika Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menjadi kampus yang berkualitas. Hal itu dapat dilihat dari upaya kampus yang terus meningkatkan kualitas sebagai pendatang baru di dunia perguruan tinggi.
"Universitas Buana Perjuangan bisa menjadi kampus yang berkualitas. Caranya, kualitas dosennya dan penelitiannya harus ditingkatkan," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar: Kritik Kampus Bukti Demokrasi Ada di Dalam Jurang
Kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka.
Baca SelengkapnyaSivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis
Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jalan Panjang dan Berliku Pemakzulan Presiden
Kampus bergerak menuntut Presiden menghentikan penyalahgunaan kekuasaan
Baca SelengkapnyaDudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika
Hal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat
nies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJenis Pelanggaran Pemilu Menurut UU dan Penanganannya, Ini Penjelasannya
Pemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca SelengkapnyaKaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah
Dengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.
Baca Selengkapnya