Mengapa Demo di Bali Harus Berbudaya? Pengamat Dorong Aksi Unjuk Rasa Kedepankan Adat Lokal demi Pariwisata Bali

Denpasar, Merdeka.com – Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan, terutama di daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata seperti Bali. Seorang pengamat ekonomi terkemuka, Ida Bagus Raka Suardana, baru-baru ini menekankan pentingnya aksi unjuk rasa di Pulau Dewata agar senantiasa mengedepankan budaya lokal.

Menurut Ida Bagus Raka Suardana, pendekatan ini krusial demi menjaga pariwisata Bali tetap aman dan nyaman bagi pengunjung. Ia mendorong penggunaan dialog, simbol budaya lokal yang santun, serta kreativitas tanpa kekerasan dalam setiap penyampaian aspirasi. Hal ini bertujuan agar pesan dapat tersampaikan secara efektif tanpa menimbulkan keresahan atau kerugian bagi masyarakat luas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar ini mengingatkan bahwa meskipun unjuk rasa adalah hak konstitusional, pelaksanaannya harus bijak. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan perekonomian Bali, yang sebagian besar ditopang oleh sektor pariwisata yang sensitif terhadap isu keamanan dan kenyamanan.

Pentingnya Pendekatan Budaya dalam Aksi Demokrasi

Ida Bagus Raka Suardana menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, damai, dan terorganisasi. Ia menyoroti pentingnya tidak merusak fasilitas umum dan selalu selaras dengan kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu Tri Hita Karana. Konsep ini mengajarkan tiga keharmonisan fundamental: antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta manusia dengan sesama manusia.

Penerapan Tri Hita Karana dalam konteks aksi unjuk rasa berarti mengutamakan kedamaian dan harmoni dalam setiap tindakan. Pemilihan lokasi yang tepat, misalnya tidak di pusat-pusat pariwisata, juga menjadi faktor penting. Ini akan membantu memastikan bahwa pesan aspirasi dapat tersampaikan tanpa mengganggu aktivitas wisatawan atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat umum.

Selain itu, komunikasi yang baik antara demonstran dan aparat keamanan juga sangat ditekankan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah potensi ketegangan. Dengan demikian, hak demokrasi dapat dijalankan tanpa mengorbankan stabilitas dan kenyamanan yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali.

Peran Aparat Keamanan dan Komunikasi Efektif

Kehadiran aparat kepolisian memiliki peran vital tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ida Bagus Raka Suardana berharap aparat keamanan dapat bersikap profesional, netral, dan humanis dalam mengawal jalannya aksi massa. Sikap ramah dan dialogis, serta mengutamakan pendekatan persuasif, akan membuat suasana lebih kondusif.

Pendekatan humanis dari aparat keamanan dapat mencegah timbulnya ketegangan antara demonstran, wisatawan, dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga citra Bali sebagai destinasi yang aman dan ramah. Kolaborasi antara kepolisian dan petugas keamanan adat, seperti pecalang, juga terbukti efektif dalam menjaga ketertiban.

Sebagai contoh, pengamanan aksi damai solidaritas ojek online (ojol) di depan Markas Polda Bali menunjukkan bagaimana koordinasi yang baik dapat menjaga situasi tetap kondusif. Meskipun unjuk rasa berlangsung, suasana di lapangan tetap terkendali, membuktikan bahwa hak demokrasi dapat berjalan seiring dengan terjaganya keamanan dan ketertiban umum di Bali.

Sumber: AntaraNews