Mendagri sebut ambang batas naik agar tak ada calon presiden tunggal
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah pemerintah mempersulit proses pencalonan presiden tunggal dalam Pilpres. Saat ini yang dilakukan pemerintah bukanlah mempersulit melainkan antisipasi dari adanya calon tunggal dalam pemilihan pemimpin.
"Tidak memperumit tetapi mengantisipasi. Kayak dulu merevisi UU Pilkada tidak sedikitpun pemerintah dan DPR berpikiran calon tunggal. Tahu-tahu muncul dan dari tahun ke tahun naik dan saya yakin tahun depan juga pilkada akan banyak," jelas Tjahjo, Senin (29/5).
Tjahjo menilai dengan ambang batas 20 sampai 25 persen kursi di DPR tak mungkin akan melahirkan calon tunggal dalam Pilpres 2019 nanti. Namun hal tersebut bisa saja terjadi bila ada dorongan kuat dari parpol untuk mengusung sepasang kandidat capres dan cawapres.
"Calon tunggal kan bisa saja ada orang kuat borong semua parpol bisa juga, kan yang menjalankan adalah parpol. Antisipasi saja," ujar Tjahjo.
Sementara itu terkait rencana penyematan lambang partai politik pada foto kandidat di surat suara, kata Tjahjo, sebagai tanda partai politik yang mengusung. Sebab, Pilpres merupakan hajatan bagi partai politik dalam rangka menentukan pemimpin.
"Pemilu itu kan rezim parpol. Parpol berhak mengusung capres. Tak ada capres independen," tegas Tjahjo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHak suara terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Baca SelengkapnyaGanjar dan Mahfud sejak awal sudah membahas skala prioritas dari tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaGanjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaMomen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaKampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya