Megawati akan Bertemu Jokowi, Bahas Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal Agustus 2022. Pertemuan ini akan membahas pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) almarhum Tjahjo Kumolo.

"Nama-nama kan sudah digodok dulu, sehingga awal-awal Agustus ini lah ibu Ketua Umum akan bertemu Bapak Presiden Jokowi dan dalam pertemuan itu nanti disampaikan lah tidak hanya pergantian almarhum Mas Tjahjo," tutur Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada wartawan, Minggu (31/7).

Menurut Hasto, pihaknya menjunjung etika penggantian almarhum Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB dengan menunggu selama 40 hari terlebih dahulu terhitung mulai dari hari almarhum meninggal dunia.

"Karena 40 hari nanti pada awal Agustus itu kan sudah sebagai bagian dari etika yang dibangun oleh PDIP, yang menghormati seniornya yang wafat. Dan penggantiannya itu dilakukan setelah 40 hari," kata Tjahjo.

Kursi jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) hingga kini masih lowong, terhitung sejak wafatnya Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2022.

Nama Calon Menpan RB Sudah Dibahas

Hasto mengatakan, sosok pengganti almarhum Tjahjo Kumolo telah dibahas Megawati selaku ketua umum dari partai yang mengusung Tjahjo Kumolo sebagai menteri.

"Hal ini tentunya dengan tetap menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih nama menteri," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (28/7).

Hasto menyebut soal pengisian jabatan Menteri PAN-RB sebaiknya tak perlu dipersoalkan sekarang. Sebab Kementerian PAN-RB tetap berjalan dengan baik. "Kan sudah ada Plt menteri " ujar Hasto.

Kendati demikian, Hasto mengakui nama-nama calon Menteri PAN-RB sudah dibahas. Namun politikus asal Yogyakarta itu memastikan figur tersebut bukanlah dirinya.

"Nama-nama sudah dibahas. Siapa itu? Bukan saya, karena saya lebih memilih membantu Bu Megawati mengurus partai. Nanti Bu Megawati yang serahkan (nama menteri PAN-RB yang baru) ke pak Jokowi," ungkap Hasto.

Dia menyebut Megawati tentunya telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Apalagi menurutnya, Megawati dan Presiden Jokowi sering berkomunikasi langsung dan sering bertemu.

Hasto memastikan bukan dirinya yang diusulkan menjadi Menteri PAN-RB. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki banyak stok figur mumpuni.

"Kita partai (PDIP) punya stok pemimpin yang banyak. Kalaupun saya ditawari, izin saya ngurus partai saja. Saya ngurus partai saat ini. Bukan menjadi pejabat," kilah Hasto.

"Itu nanti penugasan Ibu Megawati. Tapi skala prioritas itu bagi saya bisa menjadi Sekjen saja sudah satu kehormatan. Dan PR (pekerjaan rumah) kita masih banyak," kata Hasto.

Selain itu, Hasto meminta untuk saat ini semua pihak sebaiknya tidak membicarakan panjang lebar soal kursi menteri PAN-RB, sebagai sikap untuk menghormati sosok Tjahjo Kumolo yang belum lama meninggal dunia.

"Apa pun, pak Tjahjo sekjen (PDIP) senior, beliau sosok yang sangat baik. Pas beliau wafat kan kita tahu bagaimana ungkapan duka itu banyak sekali. Mohon dipahami masa berduka itu 40 hari," pungkas Hasto.

Masih Dalam Proses

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku belum menentukan Menpan-RB pengganti almarhum Tjahjo Kumolo. Dia mengatakan saat ini pengganti Tjahjo masih dalam proses.

"Belum, masih dalam proses semuanya," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Selasa, 12 Juli 2022.

Menurut dia, saat ini masih dalam suasana berduka. Sehingga, Jokowi pun masih belum memutuskan siapa sosok yang akan menjadi Menpan-RB pengganti Tjahjo Kumolo.

"Kita juga menunggu, masih berduka," ucap Jokowi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan bahwa kewenangan menunjuk pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Karena itu, Bambang menegaskan bahwa pengganti Tjahjo Kumolo bukan ditentukan oleh partai berlogo kepala banteng ini.

"Ini otoritas sebagai presiden, berarti kewenangan mengganti ada (di) Pak Jokowi presiden," kata Pacul, di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (7/7).

Reporter: Nanda Perdana Putra/Liputan.com