'Mantan presiden 10 tahun diperlakukan begini, apalagi rakyat biasa'
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta kepada pemerintah untuk segera mengusut siapa aktor di balik demonstrasi di kediaman Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, bukti berupa mobil yang tertinggal di lokasi demo bisa menjadi salah satu cara untuk mengungkap demo itu.
"Saya berharap pemerintah saat ini bisa benar-benar melakukan penegakan hukum, khususnya ketika kejadian. Kan ada fakta ada mobil yang tertinggal mobil siapa itu kan harus diusut tuntas," kata Nurhayati kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2).
"Ini bukan masalah rumah pribadi siapa, ini rumah pribadi presiden RI yang ke enam. Jadi khususnya polisi kan seharusnya kalau unjuk rasa itu ada izin, pertama (dalam aturan) undang-undang, rumah pribadi tidak boleh didemo. Nah kalau ini sudah dilanggar kan harus ada penegakan hukum, apalagi ini rumah mantan presiden," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kejadian ini akan menghadirkan kegaduhan di kalangan masyarakat luas untuk ke depannya. Dia juga menyebutkan, dalam aturan disebutkan soal larangan demonstrasi di rumah pribadi.
"Ini kan membuat semua orang gelisah, kalau mantan presiden sepuluh tahun menjabat bisa mendapat perlakuan seperti ini, nah apalagi rakyat biasa. Padahal jelas di undang-undang kan tidak boleh ada demo di rumah pribadi," kata dia.
Nurhayati juga menyayangkan, lambannya antisipasi aparat penegak hukum sehingga demonstrasi itu terjadi di rumah mantan Presiden SBY.
"Apakah kemudian kebenaran dianggap hoax, yang hoax dianggap benar, yang fitnah-fitnah dibenarkan dibuat nangkap orang yang belum ada buktinya. Tapi yang benar-benar ada kejadian tidak diantisipasi, nah ini yang membuat kita semua penuh tanda tanya," ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaAnies: Presiden dan Mendagri Tegur Pemda Batalkan Agenda Kampanye Sepihak
Kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSejarah Pemilu 2004: Pelaksanaan, Peserta, dan Hasil Pemilihan
Pemilu 2004 menjadi pemilihan bersejarah karena untuk pertama kalinya rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden mereka.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Menteri Bahlil 'Ngotot' Ingin Pilpres Satu Putaran
Bahlil berharap pemilihan presiden (pilpres) kali ini hanya berlangsung satu putaran saja.
Baca Selengkapnya