Kubu Prabowo soal 15 menteri jadi TKN: Standar etika pemerintah rendah

Merdeka.com - 15 Menteri kabinet kerja gabung dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Juru bicara Prabowo-Sandiaga Dahnil Azhar Simanjuntak menyebut ditariknya para menteri tersebut menunjukkan bahwa standar pemerintahan Jokowi rendah.

"Standar etika pemerintahan Pak Jokowi rendah ya. Kenapa? Karena pasti terganggu ya kerja para menteri itu. Enggak mungkin enggak terganggu. Bahkan berpotensi ada penyalahgunaan kekuasaan. Itu berbahaya. Saya Pikir pak Jokowi harus banyak belajar," katanya di kediaman Djoko Santoso, Jl Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat malam (28/9).

Dahnil menuturkan, idealnya Jokowi dan para menteri tersebut bersikap profesional seperti Mahfud MD yang menolak masuk TKN Jokowi-Ma'ruf supaya fokus pada tugasnya di BPIP. Kemudian juga Din Syamsudin melakukan hal serupa yang mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama serta Peradaban.

"Bahkan beliau mundur untuk menghindari conflict of interest. Jadi bagi saya 15 menteri jadi timses ada masalah standar etika kita sebagai negarawan. Itu jadi masalah. Nah kalau tim Prabowo-Sandiaga jelas," ucap Dahnil.

Ketum Pemuda PP Muhammadiyah ini menyarankan, jika ingin gabung tim sukses para menteri tersebut mesti mundur supaya fokus bertugas melayani publik.

"Bahkan Pak Prabowo dan Bang Sandiaga mengatakan kepala daerah yang dari partai politik Prabowo-Sandiaga itu tidak diperkenankan masuk timses tetapi silakan bekerja sebagaimana mestinya untuk pelayanan publik," sambungnya.

Ini daftar 15 menteri kabinet kerja dari partai politik dan profesional yang masuk barisan timses Jokowi-Ma'ruf:

Menteri dari parpol:

1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)

2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)

5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)

6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly (PDIP)

7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)

8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)

9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo (PKB)

10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)

11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)

Menteri dari profesional:

12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil

14. Menteri PAN-RB Syafruddin

15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono