KPU akan Gantikan Penyelenggara yang Terkonfirmasi Positif Covid-19
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan, jika pada proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Serentak terdapat petugas yang terpapar positif Covid-19, akan diganti.
Ketua KPU RI, Arief Budiman menjelaskan keputusan tersebut sebagai upaya meminimalisir resiko penyebaran Covid-19. Namun apabila baru dinyatakan reaktif virus corona, pihaknya akan menyuruh untuk isolasi mandiri.
"Bila ada yang reaktif akan kita suruh untuk isolasi mandiri serta areanya akan disterilisasi desinfektan dan orang-orang sekitarnya akan dilakukan test," ujar Arief saat diskusi virtual Rumah Pemilu, Jumat (10/7).
Sementara itu, dia mengungkapkan bila proses pergantian pada penyelenggara turut mempertimbangkan kemampuan anggota yang masih tersisa, supaya tetap efektif dalam menjalankan tugas seluruh tahapan Pilkada 2020 nanti.
"Jadi tidak langsung kita gantikan tetapi dilaksanakan oleh penyelenggara yang masih bisa menjalankan tugasnya. Semisal PPS dari tiga anggota ada yang positif satu, maka tugas akan tetap dijalankan oleh dua anggota lainnya sampai anggota dinyatakan sembuh. Namun bila tidak bisa kita siapkan penggantinya," jelasnya.
Lalu, apabila seluruh anggota penyelenggara dinyatakan positif maka proses tahapan akan diambil alih oleh petugas pada tingkat atasnya, salama proses pergantian anggota berjalan.
"Sudah ada jadi standar operasional prosedur (SOP)nya sudah ada untuk seluruh jajaran penyelenggara melalui surat edaran atau juknis. Mulai dari persoalan anggaran sampai penerapan protokol kesehatan secara ketat," sebutnya.
Lebih jauh, keputusan isolasi mandiri, pergantian, maupun ambil alih sementara akan tetap diberlakukan secara menyeluruh di semua tingkatan penyelenggara Pilkada 2020, khususnya pada struktur KPU.
"Jadi kata kuncinya itu apakah tugas-tugas itu masih bisa diselenggarakan oleh petugas yang masih ada? Kalau tidak bisa, maka ada proses pergantian. Namun semisal, bisa diselenggarakan oleh para penyelenggara pemilu yang masih tersisa. Maka itu masih bisa dijalankan," jelasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali
Pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.
Baca SelengkapnyaKPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaKPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu
Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaKPU dan Bawaslu Diminta Cepat Antisipasi Kerawanan Pemilu
Situasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan.
Baca Selengkapnya