Komisi VIII DPR Dorong Dapur SPPG Jadi Posko Tanggap Bencana, Pastikan Nutrisi Korban Terpenuhi

Komisi VIII DPR RI melalui ketuanya, Singgih Januratmoko, mendorong pemanfaatan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko tanggap bencana. Inisiatif ini dikhususkan untuk korban bencana longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah strategis ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan makanan dan nutrisi bagi para pengungsi.

Usulan tersebut muncul sebagai respons cepat terhadap situasi darurat yang menimpa ribuan jiwa di tiga provinsi tersebut. Dapur SPPG, yang awalnya merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai memiliki kapasitas memadai. Infrastruktur yang sudah ada dapat segera dialihfungsikan menjadi dapur umum darurat dan pusat logistik makanan.

Singgih Januratmoko menekankan pentingnya pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi para pengungsi di tengah krisis. Dengan memanfaatkan Dapur SPPG, pemerintah dapat lebih efektif dalam menyediakan bantuan. Ini juga menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan masyarakat yang terdampak bencana.

Urgensi Penanganan Bencana dan Data Korban

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan skala bencana yang memilukan di Sumatera. Hingga Jumat (28/11) sore, bencana ini telah menelan total 174 korban jiwa dan 79 orang masih dinyatakan hilang. Angka ini menggambarkan betapa krusialnya penanganan cepat dan tepat dalam situasi darurat.

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak, mencatat 116 meninggal dunia dan 42 orang hilang. Disusul Sumatera Utara dengan 35 korban meninggal dan 25 hilang, serta Sumatera Barat dengan 23 tewas dan 12 orang masih dalam pencarian. Selain itu, puluhan ribu keluarga atau jiwa, seperti 33.817 KK/119.988 jiwa di Aceh, dilaporkan terdampak dan harus mengungsi dari tempat tinggal mereka.

Melihat data korban yang sangat tinggi, Singgih Januratmoko menegaskan bahwa penanganan tanggap darurat harus menjadi prioritas utama. Pemenuhan kebutuhan dasar, terutama akses terhadap makanan siap saji dan nutrisi, sangat vital. Hal ini bertujuan memastikan para pengungsi, khususnya anak-anak dan lansia, dapat bertahan dalam kondisi yang serba sulit.

Optimalisasi Dapur SPPG dalam Respons Darurat

Singgih Januratmoko secara positif menyoroti potensi besar dari Dapur SPPG yang merupakan bagian integral dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur-dapur ini sudah tersedia di berbagai daerah, termasuk yang terdampak bencana seperti di Padang, Sumatera Barat. Infrastruktur yang ada dapat segera diubah fungsinya menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat Bencana.

Program MBG telah membangun infrastruktur dapur yang terstandardisasi, lengkap dengan rantai pasok bahan pangan yang terorganisir. Selain itu, program ini juga memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan makanan. Singgih menyebut aset nasional ini harus dioptimalkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.

Menurutnya, Dapur SPPG yang biasanya menyajikan makanan bergizi di masa damai, dapat menjadi "jantung" logistik makanan bagi korban terdampak bencana. Untuk mempercepat alih fungsi ini, Kementerian Sosial dan BNPB perlu segera mengeluarkan instruksi resmi. Instruksi tersebut akan mengarahkan Dapur SPPG di wilayah terdampak untuk otomatis beralih fungsi menjadi posko logistik makanan darurat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Penguatan Kapasitas dan Anggaran untuk Efektivitas Bantuan

Selain alih fungsi, Singgih juga menyarankan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dapur SPPG. Para juru masak dan pengelola dapur yang sudah ada perlu dibekali dengan pelatihan khusus penanganan logistik bencana. Pelatihan ini akan meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi darurat dan mengintegrasikan peran mereka dalam tim respons bencana.

Optimalisasi anggaran juga menjadi perhatian penting agar Dapur SPPG dapat beroperasi secara efektif sebagai posko bencana. Diperlukan alur anggaran darurat yang cepat dan fleksibel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran ini harus dipastikan melalui Kementerian Sosial dan BNPB untuk menopang biaya operasional serta pengadaan bahan baku Dapur SPPG yang beralih fungsi.

Singgih Januratmoko melihat inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini sebagai bukti adaptasi program pemerintah di tengah krisis. Ini menunjukkan wujud gotong royong dan kehadiran nyata negara di saat masyarakat kesulitan. Ia juga menyampaikan rasa empati dan belasungkawa terdalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana, menekankan pentingnya solidaritas untuk bangkit dan pulih lebih cepat.

Sumber: AntaraNews