Komisi VI DPR RI Dorong BUMN Pastikan Kesiapan Mudik Lebaran 2026: BBM dan Transportasi Jadi Prioritas

Komisi VI DPR RI mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi dan transportasi untuk memastikan Kesiapan Mudik Lebaran 2026. Dorongan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, saat kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (8/3). Pertemuan tersebut membahas langkah antisipatif guna menjamin kelancaran perjalanan masyarakat yang akan mudik.

Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjadi perhatian utama menjelang arus mudik Lebaran 2026. Nurdin Halid menekankan pentingnya pasokan energi yang stabil untuk mendukung mobilitas tinggi masyarakat. Lonjakan konsumsi BBM selalu terjadi di jalur utama perjalanan darat selama periode tersebut.

Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) diminta untuk memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas pasokan BBM di SPBU. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar selama perjalanan mudik mereka, sebagai bagian integral dari pelayanan publik.

Menjamin Ketersediaan BBM untuk Mudik Lebaran 2026

Kesiapan pasokan energi menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2026. Nurdin Halid menegaskan, "Penting untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang arus mudik Lebaran 2026."

Peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik hampir selalu diikuti dengan lonjakan konsumsi BBM. Hal ini terutama terjadi di berbagai wilayah dan jalur-jalur utama perjalanan darat. Untuk mengatasi potensi kendala ini, Komisi VI DPR RI secara spesifik meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengambil langkah proaktif.

PT Pertamina (Persero) diinstruksikan untuk memperkuat distribusi serta menjaga stabilitas pasokan BBM di SPBU. Nurdin Halid menambahkan, "Perkuat distribusi serta jaga stabilitas pasokan BBM di SPBU sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan." Ini merupakan upaya konkret untuk menjamin kelancaran Kesiapan Mudik Lebaran 2026.

Kesiapan Transportasi Publik oleh BUMN

Selain sektor energi, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan sektor transportasi nasional yang berada di bawah koordinasi berbagai BUMN. Sejumlah operator transportasi diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan layanan secara menyeluruh.

Operator tersebut meliputi PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Garuda Indonesia, Citilink, serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Mereka diminta untuk memastikan ketersediaan armada yang memadai. Selain itu, kualitas pelayanan bagi penumpang juga harus menjadi prioritas utama.

Peningkatan jumlah penumpang selama periode mudik menuntut standar pelayanan yang tinggi, mencakup kenyamanan, keamanan, dan efisiensi perjalanan. Komisi VI mendorong BUMN transportasi untuk berinovasi dalam memberikan pengalaman mudik yang lebih baik, demi mendukung Kesiapan Mudik Lebaran 2026.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Kelancaran Arus Mudik

Nurdin Halid menekankan bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah merupakan kunci utama. Kolaborasi ini esensial dalam menjaga kelancaran arus mudik nasional tahun 2026, serta meminimalkan potensi hambatan di lapangan.

Kesiapan infrastruktur energi dan transportasi bukan hanya soal operasional semata. Menurut Nurdin, ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Oleh karena itu, semua pihak terkait harus bekerja sama secara efektif untuk memastikan setiap aspek perjalanan mudik terkelola dengan baik. Dengan demikian, Kesiapan Mudik Lebaran 2026 dapat tercapai secara optimal, memberikan pengalaman mudik yang positif bagi jutaan warga.

Sumber: AntaraNews