Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II yakin DKPP akan terbentuk sebelum 12 Juni

Komisi II yakin DKPP akan terbentuk sebelum 12 Juni Pemilu. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Komisi II DPR RI optimis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan terbentuk sebelum jatuh tempo, 12 Juni 2012 mendatang.

"Ini suatu keniscayaan, dalam waktu dekat ini DKPP harus terbentuk. Tanggal 5 juni 2012, tanggal 30 Mei ini kita targetkan selesai dan segera diparipurnakan," ujar Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5).

Menurut Abdul, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggugurkan keanggotaan 2 orang dari KPU dan Bawaslu, serta 7 orang dari unsur fraksi yang ada di parlemen, ada kekosongan hukum dalam mekanisme perekrutan anggota DKPP.

"Tadinya jelas satu fraksi di parlemen mengusulkan 1, tetapi dihapus oleh MK. Menjadi tidak jelas karena tadinya tidak diatur itu sebelumnya," tuturnya.

Mengenai mekanisme perekrutan sendiri seluruh anggota Komisi II menyepakati bahwa kebijakannya sama dengan proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Hanya saja bagaimana unsur tokoh masyarakat masing-masing 2 orang dipilih presiden dan 3 orang dipilih DPR.

DKPP sendiri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu harus dibentuk paling lambat dua bulan setelah KPU dan Bawaslu dilantik, 12 April 2012 lalu. Sehingga Komisi II DPR hanya mempunyai waktu setengah bulan lagi untuk menyeleksi anggota DKPP.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran

Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Selengkapnya
KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh
KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh

Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024

Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.

Baca Selengkapnya