Komisi I DPR: Calon Kepala BIN wajib bebas masalah HAM
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyatakan, pihaknya menginginkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan calon kepala BIN yang memiliki kemampuan komplit. Komisi I DPR berharap besar calon Kepala BIN tidak memiliki masalah kasus Hak Asasi Manusia (HAM).
"Idealnya calon kepala BIN itu berasal dari institusi yang terbiasa dengan intelijen, tidak punya masalah dengan HAM dan mempunyai kemampuan komunikasi dengan DPR," kata Tantowi, Jakarta, Selasa (4/11).
Lebih lanjut, Komisi I DPR mengapresiasi pernyataan Menkopolkam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyatakan setidaknya ada empat nama calon yang disiapkan. Tiga berlatar belakang TNI yakni Sutiyoso, TB Hasanuddin, dan Sjafrie Sjamsoeddin. Dan satu sipil mantan petinggi BIN yakni As'ad Ali.
"Saya kira TB Hasanuddin yang paling memenuhi persyaratan ideal dimaksud," tegas Tantowi.
Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno membenarkan adanya empat nama yang disebut-sebut sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
“Sudah di kantong presiden,” kata Tedjo di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11).
Dia membenarkan sederet nama didengungkan menjadi calon pengganti Marciano Norman, antara lain mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dan mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan aparat penegak hukum harus orang yang bersih dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca SelengkapnyaDalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.
Baca SelengkapnyaDeklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, etika penting dalam konteks penyelenggaraan negara.
Baca Selengkapnya