Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketum Golkar: Demokrat Support Pembahasan Omnibus Law

Ketum Golkar: Demokrat Support Pembahasan Omnibus Law SBY dan Airlangga Bertemu di Cikeas. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyebut Partai Demokrat siap mendukung omnibus law. Menurutnya, Demokrat bakal memberikan masukan positif.

Airlangga dan petinggi Golkar sebelumnya sempat bertemu dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas pada Kamis (5/3) kemarin.

"Ini kan Partai Demokrat menyatakan men-support pembahasan omnibus law dan akan memberikan masukan positif," kata Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3).

Airlangga menerangkan, pertemuannya dengan SBY malam kemarin guna menyamakan persepsi soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi, Airlangga menolak jika dirinya ditunjuk menjadi penghubung parpol koalisi dan non-koalisi pemerintah.

"Kemarin kan pertemuan hanya menyamakan persepsi terkait UU Cipta Kerja," ucapnya.

Menko Perekonomian tersebut menambahkan, mengenai masukan sejumlah pihak bakal diakomodasi saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Kalau catatan nanti dalam DIM masing-masing dan nanti mengemuka pada saat pembahasan. Sesudah diputuskan di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) mana, baru menunggu DIM dari partai-partai," tukas Airlangga.

Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Kamis (5/3). Dalam pertemuan itu membahas beberapa hal seperti Omnibus Law hingga Pilkada 2020.

SBY mengatakan pertemuan tersebut menyamakan persepsi untuk membangun negara. Dia mengakui sedang melakukan penjajakan koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020.

"Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita. pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai yaitu Ibu Ani Yudhoyono," kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com.

Golkar dan Demokrat memiliki platform politik yang sama, yaitu; the real development untuk rakyat, respect democratic values dan membangun untuk kesejahteraan rakyat. Demokrat, kata SBY, menyatakan siap membantu Presiden Joko Widodo membangun bangsa.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Ganjar akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja
Ganjar akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja

Keluhan dan ketidaknyamanan para buruh, harus diakomodir melalui ruang musyawarah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi
Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi

AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
40 Kata-Kata Ajakan Jangan Golput di Pemilu 2024, Jadi Warga Negara yang Patuh Melalui Suaramu
40 Kata-Kata Ajakan Jangan Golput di Pemilu 2024, Jadi Warga Negara yang Patuh Melalui Suaramu

Golput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.

Baca Selengkapnya