Merdeka.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mendorong pembentukan Densus tindak pidana korupsi (Tipikor). Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun beranggapan bahwa Densus ini muncul sebagai alat pukul baru bagi pemberantasan korupsi.

"Densus Tipikor Mabes Polri patut dilihat sebagai 'alat pemukul' baru dalam perang melawan korupsi. Maka, Densus Tipikor dan KPK harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar," kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/9).

Tambahnya, dengan adanya kerjasama Densus Tipikor dan Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa memberikan efek gentar pada setiap orang atau pejabat yang ingin melakukan korupsi.

"Efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri sangat diperlukan. Bahkan harus ditumbuhkan. Namun, efek gentar itu perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pada Mabes Polri untuk memastikan bahwa setiap personel Densus Tipikor memahami setiap alur anggaran. Terutama dalam hal alur pengelolaan dana desa.

"Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya. Pemanfaatan dana desa di setiap desa pun harus dipahami," ucapnya.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia mengajukan dana untuk Densus Tipikor. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 975 miliar.

"Dalam rangka peningkatan operasional Polri sebesar 975 miliar, antara lain untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan tipikor dengan pembentukan densus pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Asrena Kalpolri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Pembentukan Densus Tipikor diperkirakan akan selesai pada akhir 2017 dan mulai beroperasi pada awal 2018.