Ketua DPD PDIP Bali Nilai Jabatan Ketua Harian dan Waketum Tidak Perlu
Merdeka.com - Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster menilai tidak perlu adanya jabatan baru seperti Ketua Harian di pengurus pusat. Menurutnya, karena struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masih sama seperti saat ini.
"Tidak ada pengurus harian, tidak ada wakil ketua umum, struktur DPP seperti yang ada sekarang," kata Koster di Denpasar, Senin (5/8).
Sebagaimana diketahui, wacana adanya jabatan Ketua Harian mencuat jelang Kongres PDI P ke-V di Bali pada 8-11 Agustus mendatang. Koster menyebut jabatan tersebut tidak diperlukan.
Sementara untuk, persiapan kongres PDIP ke V yang akan digelar Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar Selatan dari tanggal 8 sampai 11 Agustus 2019. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan akan datang.
"Saya mendengar, beliau (Prabowo Subianto) akan hadir. Semua partai koalisi diundang dan datang," kata Wayan.
Koster juga menjelaskan, untuk Kongres PDIP akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (8/7) nanti sekitar pukul 13.00 Wita.
"Pada tanggal 7 akan diadakan malam budaya nusantara, semua daerah akan menampilkan seninya. Jadi kongres kali ini wajah kebudayaan daerah di Indonesia," ujarnya.
"Karena PDIP ini berideologi Tri Sakti Bung Karno. Tri sakti yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan," sambung Koster.
Koster juga menyampaikan, dengan adanya warna budaya Nusantara di Kongres PDIP Bali akan membangun budaya yang kuat.
"Dengan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan pembudayaan maka kebudayaan di Indonesia ini harus dibangun dengan serius dengan komitmen yang kuat," ujarnya.
"PDIP akan menjadi partai dengan petugas partainya yang ada eksekutif dan legislatif untuk mendorong secara kuat tentang penguatan kebudayaan di masing-masing daerah. Saya pikir ini, jadi strategi yang sangat bagus untuk membangun bangsa kita," ujar Koster.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali
Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca SelengkapnyaSempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali
Setelah selesai di tingkat kecamatan, nantikan akan dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaPengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan
Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRektor Unud: Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali
Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKetua DPD Wayan Koster Tak Takut Massa Padati Kampanye Gibran di Bali
Koster juga tak khawatir dengan klaim TKD Prabowo-Gibran bakal kantongi 50% suara di Bali.
Baca SelengkapnyaPemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaDaftar Caleg Lolos Senayan Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Ada Titiek Soeharto
KPU telah menuntaskan agenda penetapan hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya