Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Mestinya Tak Dipertentangkan Lagi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi heran masih ada pihak yang mempertentangkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Pasalnya, mayoritas partai politik yang ada di DPR RI sudah menyetujui Undang-Undang tentang pemindahan IKN.
"Dalam sistem politik kita jelas, bahwa undang-undangnya (IKN) sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai," kata Jokowi dalam acara Peresmian Kantor DPP NasDem di Menteng Jakarta Pusat, Selasa (22/2).
"Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," sambungnya.
Namun, dia memahami bahwa perubahan dan gagasan besar pasti muncul pro dan kontra. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sejatinya untuk pemerataan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia.
"Kita ini negara besar, memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi, populasi itu 56 persen itu ada di Jawa 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi mengungkapkan 58 persen produk domestic bruto (PDB) Indonesia berada di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta sehingga daerah tersebut menjadi magnet. Akhirnya, terjadi ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa.
"Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah, yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," ucapnya.
Jokowi menyampaikan rencana perpindahan Ibu Kota Negara merupakan gagasan lama sejak era Presiden pertama RI Soekarno. Hanya saja, rencana pemindahan IKN ke Palangka Raya saat itu gagal karena gejolak politik.
Untuk itulah, Jokowi berupaya kembali melanjutkan gagasan tersebut dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Hal ini agar perputaran ekonomi dan infrastruktur tak hanya berpusat di Pulau Jawa saja.
"Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial," tutur Jokowi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya