Jika Ingin Tetap Berkoalisi, Demokrat Diminta BPN Tertibkan Kader
Merdeka.com - Partai Demokrat sering melontarkan pernyataan sensasional soal Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandi. Mulai ucapan dari batas waktu berada dalam koalisi hingga saran pembubaran koalisi Pilpres 2019.
Melihat sikap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade meminta Demokrat tertibkan kader. Hal itu, kata dia, dilakukan jika Demokrat ingin tetap berkoalisi dengan pendukung Prabowo-Sandiaga.
"Harus ikut etika berkoalisi kalau ada saran masukan kritik sampaikan di forum internal dan kami minta Demokrat tolong tertibkan kadernya. Sudah cukup delapan bulan kami mendengar racau di Twitter mereka di media sosial," kata Andre pada merdeka.com, Selasa (11/6).
Andre berharap jika ada saran dan kritik bisa disampaikan ke forum internal. Serta tidak asal bicara di media sosial.
"Kader anda enggak pernah datang rapat tetapi sok tahu dan sok ngajarin melalui media sosial. Silakan masukan saran disampaikan di forum internal. kalau mau tetapi berkoalisi kalau enggak ya enggak ada masalah," ungkapnya.
Tambahnya, jangan sampai partai berlambang mercy itu tidak menertibkan kadernya. Sebab, dalam berpolitik diperlukan etika.
"Jangan sampai kami enggak bisa atur kadernya kalau engga bisa diatur kadernya ngapain kita berpartai. Ngapain AD ART dibikin untuk partai," ucapnya.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak perlu melibatkan partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih sebagai anggota Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan yang dijadwalkan," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).
Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi, Rachlan menyarankan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukungJokowi -Ma'ruf juga dapat segera membubarkan diri. Sebab, dia setuju mempertahankan koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @ jokowi . Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.
"Meminta pertengkaran dan menentang potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambungnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaGanjar telah secara konkret memberantas kemiskinan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaSaat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, Cak Imin akan dapat meyakinkan masyarakat untuk memilih AMIN di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya