Janjikan Rp 1 m/Desa, Budiman nilai Prabowo main klaim

Merdeka.com - Apapun cara akan dilakukan untuk merebut simpati rakyat. Hal itu juga yang mungkin ada di benak pendukung partai Gerindra yang saat ini Ketua Umumnya maju sebagai calon presiden.

Pada 26 Oktober 2013 yang lalu Partai Gerindra mengeluarkan surat edaran yang berisi klaim bahwa Partai Gerindra jika mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia akan mengucurkan dana langsung ke desa minimal satu miliar setiap tahun.

Klaim ini disebutkan secara terang-terangan dalam surat edaran tersebut dengan menuliskannya sebagai sebuah berita gembira. Tentu saja klaim ini kemudian menjadi bahan pembicaraan politik yang hangat dari pihak-pihak yang mengetahui benar ihwal dana desa yang  merupakan amanat dari Undang-undang Desa yang disahkan pada bulan Desember 2013 lalu.

Wakil Pansus UU Desa, Budiman Sudjatmiko , menilai apa yang dilakukan hanya klaim. "Tak benar Undang-Undang Desa lahir karena satu partai," katanya di Jakarta, Senin 17  Maret 2014. Artinya itu merupakan hasil semua partai di parlemen.

Sebagai salah seorang anggota DPR dari PDIP yang aktif dalam penyusunan undang-undang desa di Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Desa (Panja RUU Desa) mengatakan bahwa Undang-undang  nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kontribusi dari banyak pihak. Undang-undang Tentang Desa ini merupakan salah satu produk legislatif yang telah menjadi amanat bagi pemerintahan yang akan datang untuk melaksanakannya.

Undang-undang ini tidak bisa diklaim menjadi program salah satu partai. Mengomentari surat edaran Partai Gerindra , Budiman hanya tersenyum dan mengatakan bahwa upaya klaim politik yang dilakukan partai Gerindra itu justru menunjukkan kelemahan strategi kampanye mereka. Pasal 72 ayat 2 dan ayat 4 Undang-undang Desa memang menyebutkan bahwa dana alokasi bagi desa dianggarkan dari 10 persen dari APBN. Jadi jika dirata-rata jika dibagi tiap desa akan mendapatkan sekitar 1, 4 miliar.

Padahal asumsi rata-rata itu hanya merupakan penyederhanaan penyampaian informasi kepada media saja. Kepadatan penduduk desa, potensi-potensi strategis desa, letak desa dari pusat-pusat perekonomian tentu juga mempengaruhi besaran alokasi bagi tiap-tiap desa yang menerima anggaran.

Klaim 1 milyar bagi setiap desa bahkan bisa menjadi tidak adil jika ternyata ada satu desa dengan kepadatan yang luar biasa disamakan dengan desa yang berpenduduk lebih jarang. Tentu saja klaim popularitas Partai Gerindra bahkan bisa menjadi lelucon yang tidak lucu bagi yang memahami bagaimana mengalokasikan anggaran yang adil bagi kemakmuran rakyat.(skj)