Jadi wakil ketua DPR, ini gagasan Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dua politikus muda yang menjadi pentolan Koalisi Merah Putih mungkin sedang menikmati kejayaan karier politiknya. Mereka mewakili partai masing-masing, PKS dan Gerindra sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019.Jika Fahri sudah berpengalaman selama 5 tahun menjadi anggota DPR, Fadli Zon merupakan debutan alias pendatang baru karena baru dalam pemilu 2014 lalu lolos ke Senayan. Kiprah Fahri selama ini cukup dikenal publik, terutama pernyataannya yang ingin membubarkan KPK. Di periode 2009-2014, Fahri pernah menjadi wakil ketua Komisi III DPR yang mengurusi masalah hukum dan bermitra dengan kepolisian, kejaksaan, KPK.Sementara Fadli, merupakan wakil ketua umum Partai Gerindra dan dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Sebelum menjadi politikus, mantan aktivis ini dulu dikenal sebagai pegiat kebudayaan sejak masih remaja. Ia mendirikan Fadli Zon Libray di Jakarta Pusat, Rumah Budaya di Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan menjadi Ketua Lingkaran Keris Indonesia (Indonesia Keris Circle) yang bertujuan memajukan keris nusantara.Menjadi pimpinan lembaga legislatif untuk lima tahun ke depan, baik Fahri dan Fadli memiliki sejumlah gagasan yang ingin mereka wujudkan untuk memperbaiki kualitas para wakil rakyat. Apa saja gagasan mereka? Berikut rangkumannya:

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengungkap beberapa usulan terkait peningkatan kualitas lembaga konstitusi, DPR. Salah satu yang diusulkan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Perpustakaan Parlemen.Fadli mengatakan, dirinya akan mengusulkan pembangunan gedung Perpustakaan DPR. "Kalau saya sebagai anggota baru di DPR, usul saya pribadi sebagai anggota, pertama DPR ini perlu gedung perpus yang bagus," tutur Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/10).Nantinya, lanjut Fadli, semua aturan perundang-undangan, risalah dan buku-buku dan riwayat dari pengambilan keputusan di parlemen, mulai dari awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan terpusat di gedung tersebut."Sehingga ini menjadi studi bagi tenaga ahli, bagi anggota DPR sendiri, bagi mahasiswa atau apa dan mengurangi jumlah kunjungan untuk studi banding. Sehingga kita berkualitas. Produk dari perundang-undangan kita berkualitas," tutur Fadli.Usulan Fadli tersebut berkaca dari Library of Congress di Amerika Serikat yang merupakan perpustakaan parlemen terbesar di dunia. Fadli menginginkan gedung perpustakaan Parlemen nantinya menjadi yang terbesar di Asia."Kita harus punya gedung perpustakaan parlemen kalau bisa yang terbesar di Asia karena kita ini negara keempat terbesar di dunia. Oleh karena itu nanti perdebatannya juga lebih substansial, tidak teknis. Arsip juga terdokumentasi dengan baik," jelas Fadli.

Selain gedung perpustakaan terbesar di Asia, Fadli juga mengusulkan adanya sudut khusus bagi para demonstran. Hal ini berkaca pada parlemen Inggris yang menyediakan sudut khusus untuk para demonstran."Mungkin perlu ada speakers corner bagi orang yang mau demonstrasi sehingga mereka punya satu sudut seperti di Inggris itu ada speakers corner dan disiapkan memang, untuk orang berdemonstrasi di wilayahnya," tutur Fadli.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar rumah dinas para wakil rakyat berlokasi dekat dengan gedung parlemen Senayan Jakarta."Kita sedang upayakan, orang tidak harus tinggal di tempat yang jauh. Jika ada yang mau jalan kaki, tinggal di dekat Senayan kita carikan," kata Fahri di gedung parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/10).Namun, hal itu baru sekadar wacana. Dirinya berharap gagasan itu dapat terealisasi dan menurunkan tingkat penggunaan mobil dinas."Masa depan, kita upayakan rumah dewan dekat Senayan agar tak pakai mobil. Kita upayakan jalan kaki ke Senayan," terang dia.

Fahri menolak wacana pengembangan komisi di DPR. Dia memiliki usul lain terkait cara menggenjot efektivitas kinerja anggota dewan."Saya tidak menyetujui pengembangan jumlah komisi. Tapi pengembangan sub-sub komisi saya sepakat," kata Fahri.Menurutnya sub-sub komisi lebih jelas mengukur kinerjanya. Dia mencontohkan terkait komisi yang membawahi anggaran Polri."Ini lebih teknis dan mendalam. Misalnya kepolisian anggarannya sudah mencapai Rp 70 triliun, harusnya reskrim dan lantas dievaluasi sendiri," terang dia.