Merdeka.com - Usai menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas sayap Partai Golkar. DPP juga menggelar rapat dengan dewan pembina untuk menjelaskan hasil rapat pleno yang digelar DPP, Selasa (21/1) lalu.

Dari hasil rapat tersebut, Dewan Pembina yang diketuai Aburizal Bakrie meminta kepada Plt Ketua Umum Idrus Marham untuk bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah I. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait status Setya Novanto yang kini sedang terjerat kasus korupsi proyek e-KTP.

Hal tersebut kemudian diamini oleh Idrus Marham. Dia mengatakan, akan menggelar rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah. Rapat tersebut akan digelar Sabtu (25/11) di hotel Sultan.

"Pertemuan DPD Provinsi, ketua DPD Golkar insya Allah akan kita lakukan besok jam 19.00 WIB di hotel Sultan. Saya kira itu," kata Idrus usai mengikuti rapat bersama Dewan Pembina di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).

Idrus juga yakin bahwa pertemuan yang akan digelar besok, Ketua DPD I akan menerima keputusan dari pihak DPP. Yaitu tetap menunggu praperadilan Setya Novanto.

"Saudara sekalian, DPP sudah mengambil keputusan. Kita akan menyampaikan kepada DPD I. Kami punya tekad keyakinan ketua DPD I tidak hanya memahami tapi menerima keputusan DPP," tegas Idrus.

Hasil pleno Golkar pada Selasa (21/11) lalu menyatakan Idrus Marham sebagai plt ketua umum hingga praperadilan Novanto yang diputus pada 7 Desember nanti. Jika praperadilan diterima, Novanto kembali jadi ketua umum, jika ditolak maka Golkar akan menggelar Munaslub.

Sementara itu, sejumlah pengurus DPD I Golkar, pemilik suara di Munaslub telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk meminta pertimbangan.

Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menegaskan, sejumlah DPD I sudah menyetujui diselenggarakannya Munaslub. Kunjungan ke JK yang juga mantan ketum Golkar untuk meminta saran.

"Kita yang menginisiasi pertemuan 8 Ketua DPD I Senin malam menghadap Pak JK. Kita akan menyampaikan surat kepada DPP yang ditanda tangani oleh paling tidak 23 DPD I," ujar Wisnu usai diskusi Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru di markas Kosgoro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).

Kemudian, dia menjelaskan, pada Senin (20/11) dua hari lalu delapan pimpinan DPD I telah menandatangani terselenggaranya Munaslub. DPD yang sudah menyepakati yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Khusus Yogyakarta, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.

"Tapi waktu Senin malam itu baru 8 atau 9 yang isinya adalah meminta agar segera dilaksanakannya Munaslub untuk memilih Ketua Umum yang baru. Jawa Tengah, Jatim, Jabar, DKI, Banten, DIY, ada Sulbar dan Bangka Belitung. Hari ini sudah ada beberapa yang tanda tangan dan besok final," imbuh Wisnu.

"Paling tidak 2/3 (dari DPD) sudah tanda tangan kita sampaikan ke DPP. Dengan demikian sesuai dengan AD/ART dimana keputusan dari kita kemarin ditanda tangani oleh 2/3 lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno yang diselenggarakan tadi malam," tambahnya.