Hanura tunjuk Surpani sebagai Ketua DPD Hanura Kaltim gantikan Herwan

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menunjuk Surpani Sulaiman, sebagai Ketua DPD Hanura Kalimantan Timur, menggantikan Herwan Susanto. Dengan keputusan itu, dinilai mengakhiri konflik Hanura di daerah.

Keputusan OSO, mengacu pada keputusan DPP Partai Hanura bernomor : SKEP/431/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 27 Januari 2018. SK itu juga diperkuat SK Menkum dan HAM.

Isinya, menyatakan Surpani Sulaiman sebagai Ketua DPD Hanura Kaltim sekaligus menggugurkan SK sebelumnya, tertanggal 5 April 2016, yang menyatakan Herwan Susanto sebagai Ketua DPD Hanura Kaltim.

"Sudah tidak ada lagi konflik, perselisihan. Yang ada, satu Ketua Umum Pak Oesman Sapta Odang," kata Surpani, dalam keterangan pers, di Hotel Mesra Internasional, Jalan Pahlawan, Samarinda, Minggu (28/1).

Surpani mengakui, SK DPP yang mengesahkan dia sebagai Ketua Hanura Kaltim, juga mengantongi SK Menkum HAM.

"Kita bawa lampiran yang sah. Tidak ada dualisme di Kaltim. Kita nanti akan berkoordinasi siapa yang ilegal di luar dari kepemipinan Ketum OSO, melalui SK terbaru," ujar Surpani.

Surpani juga membuka pintu selebar-lebarnya, bagi Herwan Susanto dan kawan-kawan, untuk bergabung di bawah kepemimpinan Ketum OSO. "Ini perintah partai, untuk semua level dan jenjang," sebut Surpani.

Sementara, Koordinator Daerah DPD Hanura Kaltim versi OSO, Zulkifli Sahab menambahkan, dengan susunan kepengurusan baru, tidak ada masalah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Di KPU, sudah tidak ada masalah, pascarevisi kepengurusan melalui SK DPP. Sudah banyak DPD lainnya bertobat di hadapan Ketum. Menyadari ke jalan yang benar," klaim Sahab.

Sementara, Ketua DPD Hanura Kaltim versi Daryatmo, Herwan Susanto, juga menggelar konferensi pers malam ini, di Kantor DPD Partai Hanura Kaltim, Voorvo, Samarinda. Herwan menyebut, posisi OSO sebagai Ketum, jelas dilengserkan, dan diganti Daryatmo melalui mekanisme partai yakni Munaslub 18 Januari 2018 lalu.

Herwan Susanto saat konferensi pers ©2018 Merdeka.com

"Munaslub diawali mosi tidak percaya 27 dari 34 DPD Hanura, dan 401 DPC se-Indonesia," kata Herwan.

SK yang dikeluarkan Ketum OSO, menurut Herwan juga ganjil. Untuk itu, tim hukum DPP Hanura yang diketuai Daryatmo, telah mendaftarkan gugatan terhadap SK itu ke PTUN Jakarta, tertanggal 22 Januari 2018 lalu.

"Munaslub adalah keputusan tertinggi partai, berdasar AD ART. Tidak ada tawaran (ajakan gabung ke Surpani Sulaiman di bawah Ketum OSO). Dan dia (Surpani) itu tidak ada, dan dia berpartai saat hanya pencalegan saja," tegas Herwan.

Herman juga memastikan, Munaslub, sejatinya telah mendapatkan restu dari Wiranto sebagai pendiri partai. "Jadi, konflik ini, sebenarnya hanya OSO dan Pak Wiranto. Karena semua loyalis Pak Wiranto, di Plt-kan dan dipecat," demikian Herwan.