Hanura soal 7 proyek DPR: Kalau rakyat menolak ya ditunda
Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa 7 proyek pembangunan DPR akan terus dilanjutkan walaupun mendapatkan kecaman. Dia pun mengutarakan kemungkinan besar 7 proyek tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana menyatakan, ada baiknya 7 proyek tersebut ditunda mengingat tejadinya penolakan dimana-mana. Mengingat, DPR merupakan lembaga representatif rakyat yang sudah seharusnya membuka telinga mendengar penolakan tersebut.
"Kalau rakyat menolak ya ditunda. Ya kalau resistensi masyarakat tinggi. Baiknya nggak usah dilakukan dulu," kata Dadang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).
Sebetulnya, Anggota Komisi X DPR ini mengakui para anggota dewan memang membutuhkan ruangan kerjanya ditambah dikarenakan ruangan yang saat ini sangat sempit dengan ditambah ruangan kerja bagi lima staf ahli.
"Secara realistik, memang seperti itu. Gedung anggota DPR memang sempit dibanding kantor kepala dinas kabupaten pun kita masih terlalu sempit. Tetapi itulah, sebagai anggota DPR kita harus respons apa yang dikatakan oleh rakyat," tutur dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya