Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hanura soal 7 proyek DPR: Kalau rakyat menolak ya ditunda

Hanura soal 7 proyek DPR: Kalau rakyat menolak ya ditunda Gedung DPR. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa 7 proyek pembangunan DPR akan terus dilanjutkan walaupun mendapatkan kecaman. Dia pun mengutarakan kemungkinan besar 7 proyek tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana menyatakan, ada baiknya 7 proyek tersebut ditunda mengingat tejadinya penolakan dimana-mana. Mengingat, DPR merupakan lembaga representatif rakyat yang sudah seharusnya membuka telinga mendengar penolakan tersebut.

"Kalau rakyat menolak ya ditunda. Ya kalau resistensi masyarakat tinggi. Baiknya nggak usah dilakukan dulu," kata Dadang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).

Sebetulnya, Anggota Komisi X DPR ini mengakui para anggota dewan memang membutuhkan ruangan kerjanya ditambah dikarenakan ruangan yang saat ini sangat sempit dengan ditambah ruangan kerja bagi lima staf ahli.

"Secara realistik, memang seperti itu. Gedung anggota DPR memang sempit dibanding kantor kepala dinas kabupaten pun kita masih terlalu sempit. Tetapi itulah, sebagai anggota DPR kita harus respons apa yang dikatakan oleh rakyat," tutur dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.

Baca Selengkapnya
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya