Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar Tegaskan 'Tim 9 Golkar' Pimpinan Viktus Murin Kelompok Ilegal

Golkar Tegaskan 'Tim 9 Golkar' Pimpinan Viktus Murin Kelompok Ilegal Rapimnas Golkar. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Tim 9 Partai Golkar memprediksi bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini melihat dari sejumlah kinerja yang selama dinilai belum memuaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim 9 Golkar juga bicara tentang RUU Omnibus Law yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi.

Namun, Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Golkar Muslim Jaya Butar Butar membantah tegas pernyataan Tim 9 Golkar tersebut. Bahkan, keberadaan kelompok tersebut dipertanyakan dalam internal Golkar.

"Perlu diketahui Partai Golkar sama sekali tidak pernah membentuk tim 9 Partai Golkar, itu ngawur. Apa tuh tim 9 Partai Golkar, tidak ada dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang dibentuk ketum Airlangga Hartarto, yang ada tim advokasi hukum Partai Golkar," kata Muslim kepada wartawan, Minggu (16/2).

Dia menegaskan, Viktus Murin yang mengaku sebagai juru bicara Tim 9 Golkar, tidak ada dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar priode 2019-2024. Begitu pula dalam badan badan resmi Partai Golkar.

"Kok ngawur mengatasnamakan juru bicara tim 9 Partai Golkar. Mungkin Viktus Murin belum move on pasca munas X Partai Golkar," tegasnya.

Badan advokasi hukum Partai Golkar menyayangkan sikap Viktus Murin yang menyebut sosialisasi Omnibus Law tidak dijalankan secara baik oleh pemerintah.

Muslim menilai, Viktus tidak mengetahui sosialisasi Omnibus Law yang dilakukan pemerintah ke daerah sangat masif melalui kementerian perekonomian, keuangan, tenaga kerja, BKPM dan Kementerian hukum dan HAM.

"Ambil contoh kementerian hukum dan HAM saat ini melakukan sosialisasi ke semua provinsi tentang sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja misalnya," jelasnya.

Badan advokasi Partai Golkar menilai, Omnibus Law Cipta Kerja harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat karena semangat yang dibangun pemerintah adalah semangat reformasi regulasi, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Seperti ketahui, Omnibus Law dilatarbelakangi karena banyaknya jumlah pengganguran, dan berpotensi meningkat setiap tahun serta investor masih merasa kesulitan berinvestasi karena terhambat lamanya proses perizinan.

Omnibus Law Cipta Kerja telah membagi 11 claster yang ke semuanya ditujukan untuk memudahkan perizinan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja, demi Indonesia maju 2045 sesuai visi Presiden Jokowi.

Untuk itu, sekali lagi Muslim meminta Viktus Murin berhenti bicara atas nama juru bicara 9 Partai Golkar dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Karena Partai Golkar tidak pernah membentuk tim 9 Partai Golkar, apalagi menunjuk Viktus Murin sebagai juru bicara.

"Konsekuensi hukum tentu ada, namun saya mengajak sekali lagi Viktus Murin untuk selalu obyektif menilai kebijakan pemerintah, tidak didasari atas ketidaksukaan atau sikap tendensius yang berlebihan," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin menyayangkan sosialisasi RUU omnibus law yang tidak dijalankan secara baik oleh pemerintah. Terkait fungsi sosialisasi, pihaknya menyinggung peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Diketahui, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Airlangga juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

"Kemenko perekonomian tampaknya tidak cukup aktif, dan juga tidak cukup kreatif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait substansi omnibus law," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

Hal tersebut menimbulkan gejolak tengah masyarakat, khususnya di kalangan buruh sebagai subjek atau pelaku perekonomian nasional. Hal ini membuat kondisi perekonomian nasional jadi tidak nyaman. Yang berpotensi memicu instabilitas politik dan gejolak sosial.

"Bahkan saat ini telah beredar informasi yang cukup kuat mengenai rencana mogok nasional oleh para buruh. Sebab omnibus law dianggap mengancam nasib dalam hal kualitas pendapatan atau penghasilan kerja," ungkapnya.

Jika menilik dari sudut pandang strategis, lanjut Viktus, maka gagasan omnibus law sesungguhnya patut mendapat apresiasi. "Namun apabila substansi omnibus law tidak mampu disosialisasikan dengan baik maka ini akan berakibat kontraproduktif terhadap kinerja pemerintah," ujar dia.

Tidak cuma itu soal Omnibus Law, Tim 9 Golkar juga bicara tentang politik. Mereka menduga bakal ada reshuffle dalam waktu dekat.

Koordinator Tim Sembilan Partai Golkar, Cyrillus Kerong memprediksi dalam waktu dekat Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan perombakan komposisi anggota kabinetnya. Bahkan, prediksi dia, paling lambat setelah Idul Fitri tahun ini.

"Jangan-jangan sebelum puasa atau setelah lebaran reshuffle," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

Tak tanggung-tanggung, Cyrillus memprediksi ada sekitar sembilan menteri yang akan digeser Jokowi dari kabinet Indonesia Maju.

"Saya kira-kira ada 5-9 Menteri yang di-reshuffle," ungkapnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga

Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga

Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu

Baca Selengkapnya
Mensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet

Mensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet

Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.

Baca Selengkapnya
Kabinet Jokowi Diterpa Isu Para Menteri Mundur

Kabinet Jokowi Diterpa Isu Para Menteri Mundur

Kabarnya karena perbedaan kutub politik di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih

Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih

Tetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.

Baca Selengkapnya
Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR Hari Ini

Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR Hari Ini

Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Timnas AMIN Singgung Politik Transaksional

Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Timnas AMIN Singgung Politik Transaksional

Timnas AMIN menilai pernyataan Airlangga menunjukkan bagaimana politik transaksional di Kubu Prabowo-Gibran berlangsung.

Baca Selengkapnya
Kehangatan Menteri di Kabinet Jokowi Hilang, Timnas AMIN: Sekarang Berkawan Ada Kepentingan

Kehangatan Menteri di Kabinet Jokowi Hilang, Timnas AMIN: Sekarang Berkawan Ada Kepentingan

Mahfud mengatakan suasana kabinet Jokowi di tahun politik berubah menjadi tidak hangat dan tak ada candaan.

Baca Selengkapnya