Merdeka.com - Nama I Ketut Sudikerta telah direkomendasikan dari Partai Golkar sebagai bakal calon gubernur Bali 2018-2023. Namun hingga kini belum keluar satu nama dari Sudikerta yang kini menjabat Wakil Gubernur Bali, untuk mendampinginya di Pilgub 2018.

Bagaimana dengan PDIP Bali? Kendati belum turun rekomendasi dari DPP, namun ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster sudah sejak lama tebar pesona dengan memasang poster dan baliho dengan logo KGB (Koster Gubernur Bali) hampir di setiap ruas jalan desa dan kecamatan di Bali.

Soal kapan rekomendasi turun, PDIP akhirnya memastikan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilgub Bali 2018 mendatang, akan diumumkan pada tanggal 11 November 2017 mendatang bertepatan dengan umat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan.

Kepastian tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangan pers di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (7/11) sore. Pada kesempatan tersebut, Hasto baru saja melakukan rapat koordinasi sekaligus persiapan Deklarasi cagub-cawagub, bersama pengurus DPD PDIP Provinsi Bali dan DPC PDIP se-Bali.

"Tanggal 11 November jam 11 pagi, kami akan umumkan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Kami akan umumkan di Kantor DPP PDIP di Jakarta," jelas Hasto.

Tanggal 11 November diakuinya merupakan waktu yang tepat, karena bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. "Karena seluruh pengurus akan ke Jakarta, maka usai pengumuman kita akan doa bersama di Pura Gunung Salak," ujarnya.

Sayangnya, Hasto enggan membocorkan nama-nama yang akan direkomendasikan oleh PDIP untuk bertarung di Pilgub Bali 2018. Ia hanya menegaskan, bahwa PDIP menyadari bahwa Bali sangat penting dan strategis sebagai basis PDIP.

Karena itu, PDIP akan merekomendasikan pasangan calon yang memahami Bali dengan seluruh aspeknya, baik historis, kultural dan spiritualnya. Selain itu, PDIP juga akan merekomendasikan pasangan calon yang ideal untuk memimpin Pulau Dewata lima tahun ke depan.

"Bisa perpaduan internal dan eksternal partai. Atau semua dari internal partai. Prinsipnya, PDIP percaya pada kekuatan gotong-royong," ujarnya.

Disinggung apakah yang akan direkomendasikan adalah nama-nama yang telah mengikuti penjaringan di internal PDIP, Hasto menepisnya. Menurut dia, selama ini PDIP mengakomodasi dua metode sebelum memutuskan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Pertama, melalui penjaringan. Kedua, melalui pemetaan politik. Jadi, sangat dimungkinkan di luar yang mengikuti penjaringan yang direkomendasikan. Itu karena kami tidak mau ada gap antara mekanisme partai dengan keinginan rakyat," pungkas Hasto.