Merdeka.com - Partai Gerindra setuju dengan wacana penambahan pimpinan MPR dari lima orang menjadi 10 orang. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, tak ada masalah jika jumlah pimpinan MPR bertambah karena MPR beda dengan DPR.

"Saya kira itu enggak ada masalah, kan saya kira itu pimpinan MPR, bukan DPR. Kan beda. MPR lebih kepada upaya kita untuk menyosialisasikan empat pilar seperti UUD 45, Pancasila. Jadi kalau itu dilakukan secara bersama-sama pun enggak masalah," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Namun usulan ini menurutnya masih sebatas wacana. Perlu dilakukan komunikasi politik dan dapat disepakati jika diputuskan bersama.

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai usulan ini tak sejalan dengan reformasi birokrasi. Dia menilai penambahan pimpinan MPR dapat membebani keuangan negara. Namun pendapatnya ini merupakan pendapat individu, bukan sikap resmi PKS. Sikap resmi PKS akan dikeluarkan Ketua Fraksi PKS.

"Kalau saya pribadi sampai sekarang masih menilai ini tidak sebangun dengan niat kita membangun birokrasi yang ramping. Kan reformasi birokrasi itu miskin struktur, kaya fungsi. Kalau perlu tiga sampai lima tapi fungsinya banyak, jangan dibanyakin tapi fungsinya enggak ada. Oke DPR, MPR tentang lembaga politik, tapi dalam organisasi tetap saja bisa membebani keuangan negara, bisa membuat orang jadi jabatan besar tapi fungsinya kurang," jelasnya.

Mardani tak menampik partainya akan senang jika mendapatkan kursi pimpinan di MPR. Namun menurutnya demokrasi harus tumbuh secara normal dan sehat. Harus ada pihak yang jadi penyeimbang penguasa.

"Demokrasi itu harus tumbuh secara normal dan sehat, yang menang ya monggo, running the country," ujarnya.

Bagi pihak yang kalah, lanjutnya, harus menerima kekalahan dan harus jadi penyeimbang.

"Ya udah kita jadi penyeimbang, bahasa saja oposisi, itu nanti akan sehat dan ada kontestasi. Kalau dulu itu sangat kental nuansa identitasnya, sekarang sangat kental nuansa gagasan," pungkasnya.