Merdeka.com - Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah melakukan tes medis kesehatan jasmani dan rohani. Usai menjalani tes, muncul desakan dari perkumpulan advokat agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka hasil tes kesehatan rohani Ahok. Hal ini dikarenakan Ahok dianggap tidak bisa mengendalikan emosinya dalam memimpin Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono berpendapat, seharusnya hasil tes medis seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bersaing di Pilgub DKI dibuka ke publik. Menurutnya, publik memiliki hak untuk mengetahui apakah calon pemimpin mereka memenuhi syarat secara medis atau tidak.

"Semua harus dibuka tak hanya Ahok. Tetapi biar tahu apakah ada hal yang tidak menggagalkan seseorang menjadi cagub secara medis ya. Agar memenuhi syarat dan persyaratan seseorang menjadi calon kepala daerah. Harus dibuka ke publik," kata Arief saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/9).

Habiburokhman, Ketua Dewan Pembina ACTA sekaligus politikus Partai Gerindra adalah salah satu pihak yang mendesak tes kerohanian Ahok untuk dibuka. Desakan Habiburokhman Cs itu dinilai sejumlah pihak berisi kepentingan politisi saja.

Arief sendiri tidak mencium desakan itu bersifat politis. Pasalnya, dulu Habiburokhman diketahui pernah menjadi tim advokat Jokowi-Ahok saat masih berduet memimpin Jakarta.

"Enggak ada lah, itu kan dulu Ahok advokatnya Habiburokhman. Waktu Jokowi-Ahok," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan mengajukan permintaan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta terkait hasil tes kesehatan rohani Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut ACTA, publik berhak tahu hasil tes kesehatan tersebut karena rakyat akan menjadi pihak yang paling dirugikan bila DKI Jakarta dipimpin oleh gubernur yang tidak cukup mampu secara rohani.

"Kami ingin mengetahui alasan apa yang membuat tim dokter menyimpulkan bahwa Ahok mampu secara rohani untuk menjadi kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 7 huruf f UU Pilkada. Harus dijelaskan kepada publik bagaimana metode pemeriksaannya, apa saja pertanyaan yang diajukan, serta bagaimana skor penilaiannya," ujar Wakil Ketua ACTA Nur Hayati di Jl. Imam Bonjol No. 44, Jakarta Pusat, Minggu (25/9).

Ada beberapa momen yang menurut ACTA menjadi indikasi bahwa Ahok tidak mampu mengendalikan emosinya. Bahkan mereka mengaku mendapat informasi bahwa Ahok menderita psikopat grade 4.

Momen-momen yang dimaksud di antaranya adalah ketika Ahok memarahi Ibu Yusri dan menyebutnya maling di DPRD karena dia salah menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, disebut juga momen saat Ahok diberitakan mengajak berkelahi seorang pria yang mengadukan persoalan tanah kepadanya di Balai Kota.

Dan momen saat mantan Bupati Belitung Timur ini memarahi pegawai honorer yang mengadukan permasalahan mereka kepadanya. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, ACTA beranggapan ada kesan yang kuat bahwa Ahok tidak bisa berempati dengan rakyat yang mengadukan permasalahan hidup mereka.