Gerakan #2019GantiPresiden merasa tak pernah cari keributan
Merdeka.com - Deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar 26 Agustus 2018 yang terpusat di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya akan tetap dilaksanakan meski pihak kepolisian tak mengeluarkan izin.
Melalui Humas gerakan #2019GantiPresiden, Tjejep M Yasin mempertanyakan dasar pihak kepolisian tak mengeluarkan izin acara yang diklaim tidak melanggar konstitusi tersebut.
"Dasarnya mereka tidak memberikan izin itu apa? Kita kan tahu undang-Undang penyampaian pendapat di muka umum itu sudah jelas, sifatnya kan pemberitahuan," ungkapnya kepada merdeka.com, Sabtu (25/8).
Dia juga mengungkapkan, gerakan ini merupakan gerakan yang tak menyalahi Undang-Undang. Justru Tjejep mengungkapkan, setelah ia memberikan surat pemberitahuan deklarasi pihak kepolisian wajib mengamankan kegiatan #2019GantiPresiden tersebut.
"Kita sudah serahkan surat pemberitahuan 5 hari sebelum acara dilaksanakan, Undang-Undang itu mewajibkan pengguna untuk memberitahukan 3 hari sebelum acara dilaksanakan. Setelah mengajukan pemberitahuan, polisi berkewajiban untuk mengamankan," ungkapnya.
Dia menegaskan, relawan yang sering mencari keributan itu adalah yang kontra terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Ia dan relawan lainnya merasa tak pernah mencari keributan apapun.
"Kita ini penggiat aspirasi masyarakat yang insya allah tidak pernah mencari keributan. Bunda Neno saat ini ada di Riau, beliau tidak mencari keributan, tapi yang kontra terhadap bunda Neno lah yang mencari keributan. Kita tidak peenah mencari keributan kita datang dengan damai mereka yang mencari keributan," terang dia.
Tjejep menambahkan, jika kepolisian tidak bisa menjaga keamanan pada deklarasi yang disebut bakal melibatkan 10 ribu massa ini, ia justru meragukan kinerja polisi untuk pengamanan perhelatan Pilpres dan Pileg 2019 yang dilaksanakan bersamaan itu.
"Namanya aman dan tidak itu tergantung pada polisi. Kalau acara deklarasi saja polisi merasa keamanannya tidak terjamin, nah bagaimana polisi nanti mengamankan agenda Pileg dan Pilpres secara bersamaan, itu aneh buat saya," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaCak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata
Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaJokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral dan Mengayomi Semua
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaBawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya