Merdeka.com - Fraksi PPP DPR mendorong Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan segera dirampungkan. Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara mengatakan, lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas karena jumlah warga binaaan lebih banyak daripada ruang yang ada.

"Saat ini rata-rata lapas dan rutan di Indonesia mengalami over kapasitas yang seakan sulit terpecahkan. Kapasitas di lapas atau rutan sulit dikurangi, karena memang belum ada pembangunan lapas baru untuk menampung napi atau tahanan," ujar Amir kepada wartawan, Senin (30/3).

Menurut Amir, masalah kelebihan kapasitas lapas dapat dikurangi jika RUU Pemasyarakatan disahkan. RUU tersebut sempat ditunda pengesahannya pada DPR periode sebelumnya karena ada desakan. Amir mengatakan, sekarang saatnya DPR mengesahkan RUU tersebut.

"Sudah saatnya RUU Pemasyarakatan dibahas kembali dan disahkan oleh DPR RI," kata politisi asal Sulawesi Selatan ini.

Apalagi kondisi di tengah pandemi corona ini, Amir mengatakan, perlu pengurangan kapasitas Lapas. Sebab corona mudah menular di dalam kerumumanan orang.

"Agar wabah covid-19 tidak terjadi, pemerintah bisa membatasi atau selektif dalam mengatur alur keluar masuk lapas dan rutan. Selain itu juga mengurangi jumlah tahanan atau warga binaan dengan cara pembantaran tahanan yang belum mendapatkan putusan inkracht di Rutan maupun atau pengurangan masa tahanan para narapidana," jelas Amir.

Dia menuturkan, jika kebijakan mempermudah pembantaran yang dipilih, maka perlu ada payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) untuk memberikan kewenangan kepada instansi terkait dalam mengeluarkan persetujuan pembantaran.

Amir melanjutkan, pengurangan atau pembebasan narapidana untuk mengurangi over kapasitas di Lapas bisa dilakukan melalui grasi dan amnesti dari Presiden terhadap narapidana. Menurutnya, pengurangan hukuman itu tentu tidak bisa diberikan kepada narapidana kelas kakap.